Pemda Wakatobi Gelar FGD Penyusunan Dokumen Roadmap Wakatobi Sentosa

Pemda Wakatobi Gelar FGD Penyusunan Dokumen Roadmap Wakatobi Sentosa
ROADMAP-Pemda Wakatobi Gelar FGD Penyusunan Dokumen Roadmap Wakatobi Sentosa di Pulau Tomia. (Nova Ely Surya/ZONASULTRA.COM))

ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar focus group disscussion (FGD) penyusunan dokumen Roadmap Wakatobi Sentosa, di Pulau Tomia, Kamis (11/11/2021).

Sejumlah peserta FGD itu merupakan keterwakilan dari guru, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, perwakilan tokoh perempuan, perwakilan desa, kelurahan, kecamatan dan pelaku UMKM.

FGD itu untuk mengumpulkan informasi dalam pelaksanaan program prioritas/unggulan, yang dibingkai dalam Wakatobi sentosa. Diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di Wakatobi melalui program merdeka belajar, program merdeka sehat, program merdeka pangan, program merdeka emas dan one island one school.

Salah seorang tim penyusun dokumen roadmap Wakatobi sentosa Ascal Sumera mengatakan, roadmap ini adalah dokumen perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tertuang lima program prioritas itu. Apa yang terdapat dalam tajuk Wakatobi sentosa itu juga tertuang dalam RPJMD.

Menurutnya, proses FGD ini penting karena menggali informasi dari para pelaku yang merasakan langsung. Permasalahan baik dari sisi ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan angka kemiskinan, pengangguran yang ingin diketahui letak masalahnya.

“Akhirnya banyak yang terungkap, contoh mengapa pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas kurang optimal, karena ternyata sumber daya manusia (SDM)-nya masih kurang. Tentu dengan merefleksi keadaan kita sekarang ini, melalui pertanyaan yang kita sampaikan ke para peserta bahwa kita bisa menggali informasi terkait kendala maupun permasalahan yang ada,” ujarnya.

Dalam roadmap ini dijelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan operasionalnya oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Dijelaskan bagaimana OPD mengambil bagian masing-masing dalam mengimplementasikannya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

“Tinggal Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya, itu nanti dari OPD teknisnya yang akan melaksanakan. Misal one island one school banyak keterkaitan OPD-nya. Pertama bagaimana menciptakan entrepreneur, peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM dan bursa kerja,” jelasnya. (b)

 


Kontributor: Nova Ely Surya
Editor: Jumriati

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini