ZONASULTRA.COM,KENDARI– Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih menyoroti kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi yang tidak maksimal mengatasi persoalan harga minyak goreng.
Ia tak menampik apabila muncul dugaan penghilangan barang tersebut saat pemerintah mulai melakukan operasi pasar dalam skala besar. Ia menduga hal itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Oleh karena itu ia meminta Mendag untuk memberantas kartel-kartel minyak goreng yang merugikan masyarakat.
Bila masalah ini terus berlarut, Gede memperkirakan kondisi ini akan dapat mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi yang sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi.
Ia mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan seluruh jajarannya, untuk mengawasi dan melakukan operasi pasar agar program harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
Ia juga meminta Kemendag melakukan upaya untuk mencegah penimbunan komoditas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, serta mengawasi rantai pasokan minyak goreng di sejumlah daerah.
“Mendag harus bisa memastikan ketersediaan minyak goreng di pasaran,” katanya melalui keterangan persnya, Senin (7/2/2022).
Gede mengingatkan bahwa Mendag Lutfi harus mampu mengawal dan melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan ketentuan harga minyak goreng curah Rp11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter.
Selain mengawal pelaksanaan HET, Kemendag juga harus bisa melaksanakan program-program domestic market obligation dan domestic price obligation dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng terlaksana dengan baik .
Kenaikanan harga minyak goreng sudah terjadi sejak akhir November 2021. Selain harganya mahal, ketersedaiannya semakin minim bahkan langka di sejumlah daerah.
Kondisi itu akhirnya membuat minyak goreng kembali menjadi langka, karena di tengah masyarakat mulai muncul panic buying.
Demer sangat menyayangkan masalah harga minyak goreng yang terus berlanjut dan semakin sulit dikendalikan, karena lambatnya Mendag menangani masalah ini.
“Seandainya, Mendag bisa lebih cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan ini sejak awal, saya kira masalah ini bisa lebih cepat selesai dan tak perlu menyengsarakan rakyat lebih lama,” katanya. (*)
