ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) Kantor Perwakilan (Kanwil) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi meluncurkan Layanan Bersama Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) filial Wakatobi, Kecamatan Wangiwangi, Selasa, (29/3/2022).
Layanan Bersama Kemenkeu Satu Kemenkeu Tepercaya itu adalah bentuk sinergi antar unit vertical eselon I Kemenkeu yang ada di Sultra khususnya di Wakatobi yaitu layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, KPPN, layanan perpajakan, layanan bea cukai, ekspor dan impor, serta layanan piutang dan lelang.
Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra Syaiful berharap dengan adanya layanan Kemenkeu satu ini dapat memberikan layanan Kemenkeu bagi stakeholder maupun masyarakat yang ada di Wakatobi.
Pelaksanaan anggaran yang akurat didukung pengetahuan perpajakan dan penatausahaan barang milik negara/daerah, lelang, layanan ekspor impor serta laporan keuangan sebagai pertangungjawaban dapat disusun satuan kerja secara akurat dan akuntabel.
Bagi pemerintah daerah, satker kementerian/lembaga (K/L) maupun stakeholder lainnya dapat lebih dekat dan lebih tahu tata cara perpajakan, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)/e-fllling dan lain-lain.
“Pemerintah desa bisa konsultasi perpajakan secara langsung dari penggunaan dana desa/alokasi dana desa. Karena potensi ekspor hasil laut/hasil perkebunan Wakatobi yang tinggi, diharapkan bisa dibantu dan dibimbing oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tentang tata cara ekspornya,” ujarnya.
Demikian juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Wakatobi bisa dibantu lelang UMKM oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selain itu juga OPD/satker K/L bisa konsultasi masalah aset negara/daerah.
“Pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal telah secara penuh mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Wakatobi. Kami harapkan Pemda dapat mengoptimalkan anggaran yang telah disediakan. Kami juga berharap fasilitas pembiayaan UMKM dapat dimanfaatkan dengan baik, dan Pemda dapat mensosialisasikan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) maupun KUR kepada pelaku UMKM,” tuturnya.
Bupati Wakatobi melalui Asisten II Sekretariat Daerah, Hamu Popalia mengatakan Pemda mendukung adanya layanan tersebut. Hal itu memudahkan instansi pemerintah, baik Pemda maupun instansi vertikal yang ada di daerah serta pelaku usaha maupun masyarakat umum dalam memperoleh layanan fungsi-fungsi Kemenkeu.
Dengan adanya pelayanan itu akan lebih efisien dari segi pembiayaan. Karena pelayanan tersebut telah dapat dilakukan di Wakatobi tanpa harus ke Kota Baubau ataupun ke Kendari.
“Harapan kita dengan adanya pelayanan ini akan terus ada di tahun-tahun mendatang. Sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antara Pemda dan dan pemerintah pusat terkhusus Kemenkeu terus ditingkatkan demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Wakatobi,” ujarnya. (B)
Kontributor: Nova Ely Surya
Editor: Muhamad Taslim Dalma
