ZONASULTRA.ID, LAWORO – Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri mengungkapkan akan melakukan tender atau lelang proyek pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara terbuka, sehingga kualitas proyek nantinya sesuai dengan yang diharapkan.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan berdasarkan hasil sidak yang dilakukan kemaren di ULP, ia mendapatkan informasi dari stafnya bahwa server ULP sudah ada dikantor. Untuk itu, ia akan memeriksa data-data proyek yang dilakukan dari 2021 hingga sekarang
“Saya memerintah ULP untuk mengaktifkan server, agar kegiatan lelang proyek ini kita lakukan secara terbuka sesuai perintah undang-undang. Kita ketahui ada beberapa paket proyek yang sudah dilelang,” kata Bahri ditemui di kantor Inspektorat Mubar, Selasa (28/6/2022).
Bahri mengingatkan ULP untuk melakukan lelang secara terbuka dan server ULP dapat diakses oleh masyarakat.
Ia menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa, harus mengikuti prinsip yang diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 dan berubah menjadi Perpres 12 tahun 2021.
“Yang mana norma pengadaan barang dan jasa harus memenuhi prinsip good government yakni harus terbuka dan transparan,” ungkapnya.
Terkait penundaan lelang proyek di Mubar atas arahan Sekda Mubar, kata Bahri itu karena ada kenaikan pajak PPN dari 10 persen naik menjadi 11 persen. Sehingga harus disesuaikan standar biayanya.
Saat ini Pemda Mubar dikejar deadline waktu sampai 21 Juli mendatang soal anggaran DAK yang harus segera diproses lelangnya. Untuk itu, ia memerintahkan bagian ULP untuk segera melakukan lelang agar DAK ini tidak hangus. (c)
Kontributor : Kasman
Editor: Ilham Surahmin
