ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pasangan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi-Lukman Abunawas baru saja melakukan ekspose 4 tahun pemerintahan. Namun dari segi pembangunan dianggap belum menyahuti kebutuhan mendasar masyarakat yang dipimpinnya.
Hal itu disuarakan oleh ahli ekonomi asal Sultra, Abdul Rahman Farisi (ARF). Dia mengusulkan agar pembangunan Kantor Gubernur Sultra yang akan dibangun direvisi. Kantor tersebut dapat dibangun menjadi 3 lantai saja. Anggaran yang direncanakan Rp400 miliar dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan-jembatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sultra.
“Keluhan masyarakat soal buruknya kondisi jalan provinsi seharusnya lebih mendapatakan perhatian alokasi anggaran mulai dari Jalan poros Tampo-Wamengkoli, jalan poros Konawe-Konawe Utara, Jalan Provinsi yang di Konawe Selatan, Buton Utara. Belum lagi sejumlah infrastruktur pertanian,” ujar yang juga merupakan tokoh Partai Golkar, Selasa (6/9/2022).
ARF mengurai sejumlah mega proyek Ali Mazi- Lukman mulai dari Jalan Raya Toronipa-Kendari senilai Rp 950 miliar, pembangunan Perpustakaan Modern senilai Rp 100 miliar, pembangunan Rumah Sakit Jantung senilai Rp728 miliar tidak terlalu sensitif dengan kepentingan rakyat Sultra secara langsung. Dari sisi analisis penting-mendesaknya dan perspektif kepentingan rakyat, sejumlah mega proyek itu kalau diranking maka nilainya rendah.
ARF berharap Gubernur dan para wakil rakyat di DPRD Provinsi Sultra bisa melakukan revisi alokasi anggaran sehingga hanya diperuntukan paling maksimal untuk bangunan tiga lantai saja.
Baca Juga :
Kantor Gubernur yang Baru Digadang-gadang Menjadi Bangunan Termegah di Sultra, Ini Peruntukan Tiap Lantainya
“Apa yang mau dikerjakan sehingga butuh kantor super luas? Gedung Nusantara 1 DPR RI dengan yang menjadi ruangan kerja 575 Anggota DPR RI itu bangunan 23 lantai, masa hampir sama dengan kantor Gubernur Sultra (22 lantai). Apalagi saat ini pasca kenaikan BBM, rakyat membutuhkan banyak program jaring pengaman yang dialokasikan dalam bentuk bansos oleh setiap level pemerintah,” ujar ARF.
Jelang akhir masa jabatan, ARF menyerankan agar Ali Mazi-Lukman lebih baik fokus pada realisasi janji kampanye, merealisasikan pilar-pilar Gerakan Akselerasi Pembangunan Daratan dan Lautan/Kepulauan (Garbarata). Garbarata merupakan konsep pembangunan yang diusung pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas sebagai kepala pemerintahan periode 2018-2023.
Konsep ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Sultra yang berciri kepulauan sehingga Ali Mazi-Lukman memperkenalkan Garbarata untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Namun, ARF melihat apa yang dilakukan Ali Mazi-Lukman sama sekali belum mendukung konsep pemerataan pembangunan. (*)
Reporter: Muhamad Taslim Dalma
