ZONASULTRA.ID, KENDARI – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan keprihatinannya atas kejadian terbunuhnya warga Sulawesi Tenggara (Sultra) di Papua. Terbaru, terdapat tiga korban asal Muna dan Muna Barat yang tewas tertembak di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (5/12/2022) lalu.
Sebelumnya pada awal November 2022 lalu, seorang warga Konawe yang merupakan pekerja di Kabupaten Puncak, Papua juga tewas setelah diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Diketahui, korban bernama Yudin yang terkena tembakan di bagian dada.
Ketua Umum DPP KNPI La Ode Umar Bonte mengatakan rentetan pembunuhan yang dilakukan kelompok bersenjata itu sangat melukai masyarakat Sultra dan pemuda Indonesia. Menurut dia, persoalan yang terus memakan korban jiwa ini perlu jadi perhatian semua pihak agar dapat diselesaikan dan perlu tindakan tegas dari pihak TNI serta kepolisian.
“Kami pemuda Indonesia meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan, penistaan, dan pelaku kekerasan yang hebat di Papua. Saya melihat mereka ini adalah teroris yang terogranisir secara internasional, mereka memegang senjata, ini artinya bahwa bangsa kita sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja,” ujar Umar di Kendari, Senin (12/12/2022).
Umar mendesak agar Panglima TNI harus segera melakukan operasi besar-besaran di Papua sehingga pelaku pembunuhan bisa ditangkap. Sebab bila tidak, Umar mengancam DPP KNPI akan segera membentuk pasukan Laskar Sipil untuk melakukan perang di Papua.
Umar meminta agar masalah yang dialami warga Sultra ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat di Jakarta, jangan hanya nikel daerah Sultra yang fokus diurus. Menurut dia, Presiden Jokowi harus paham dengan persoalan ini.
Gubernur Sultra Ali Mazi juga diharap tidak diam saja dengan adanya kejadian pembunuhan tersebut. Salah satunya Gubernur dapat memulangkan warga Sultra yang ada di Papua, apalagi bila sudah dalam kondisi bahaya. Menurut Umar, Gubernur memiliki tanggung jawab terhadap warganya yang merantau di Papua. (*)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
