ZONASULTRA.ID, LAWORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama atau MoU peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Penandatangan MoU ini dilaksanakan di kantor BPKP Perwakilan Sultra, Rabu (8/3/2023).
Penjabat (Pj) Bupati Mubar Bahri mengatakan, sebelum melakukan penandatanganan MoU ini, Pemkab Mubar sudah melakukan beberapa rentetan kegiatan bersama BPKP Sultra. Lanjut dia, kegiatan tersebut yakni melakukan ekspos permohonan pendampingan pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR Mubar tahun anggaran 2023.
“MoU ini kita lakukan untuk mewujudkan Mubar yang lebih baik dan kita membutuhkan gebrakan pembangunan yang lebih cepat, tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Bahri.
Ia melanjutkan, Pemkab Mubar melalui dinas PUPR memprogramkan beberapa kegiatan pembangunan, meliputi pembangunan kantor bupati, DPRD, Mall Pelayanan Publik (MPP), rujab ketua dan wakil ketua DPRD, rujab bupati, dan pembangunan masjid agung.
“Jadi, setelah beberapa kali diskusi dan menerima masukan dari BPKP Sultra, kita meminta pendampingan dalam penyusunan owner estimate (OE), dan pelaksanaan kontrak. Yang lebih detail itu, proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pengukuran bersama mutualisme check 0, chek 25 persen, check 50 persen, check 75 persen dan pelaksanaan pengukuran bersama mutualisme check 100 persen,” ungkapnya.
Alumni IPDN 07 ini berharap kerja sama ini terus dapat dilanjutkan pada program dan kegiatan OPD lainnya, baik tahun ini maupun tahun sebelumnya. Ia juga berharap BPKP Sultra terus membantu dan membina bila mana perlu dikonsultasikan dari Pemkab Mubar.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sultra Panut mengungkapkan, baru sebulan lalu pihaknya bersama Pemkab Mubar melakukan audiensi dan ekspos terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Kata dia, ada beberapa item yang dilakukan MoU terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, desa dan lainnya.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemkab Mubar terkait pendampingan pengelolaan keuangan daerah. Jadi yang menjadi urgen pendampingan adalah pendampingan probiti, SPIP, manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi dan lainnya,” kata Panut.
Kata dia, BPKP Sultra siap membantu Pemkab Mubar dalam menciptakan pemerintahan yang baik, salah satunya MCP KPK. Lanjut dia, tahap awal ini BPKP akan melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran.
“Nantinya, kita akan melihat penganggaran di Mubar itu seperti apa. Insyaallah dalam waktu dekat kita bersama BPKP Pusat akan mengekspos hasil evaluasi seperti apa kepada Pemkab Mubar. Kita berharap Pemkab Mubar bisa melihat dan memberikan masukan agar dapat dipakai pada perencanaan-perencanaan selanjutnya,” ucapnya.
Dia menambahkan, pada evaluasi ini ada tiga sektor yang difokuskan yakni sektor ketahanan pangan, perikanan dan pariwisata. Nantinya, BPKP akan mengawal kebijakan strategis dari Pemkab Mubar. (B)
Kontributor: Kasman
Editor: Jumriati
