ZONASULTRA.COM, KENDARI – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melansir data terbaru mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sultra tahun 2015. IDI Sultra tahun 2015 tercatat sebesar 69,44 (skala 0-100), mengalami penurunan 0,69 poin dibandingkan capaian tahun 2014 lalu yang tercatat sebesar 70,13. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi Sultra masih dalam kategori ‘sedang’.
Kepala BPS Sultra Atqo Mardianto mengatakan, dari tahun 2009 hingga tahun 2015 IDI Sultra tercatat mengalami fluktuasi. Selama 4 tahun, dari tahun 2010 hingga tahun 2013, IDI Sultra berada dalam kategori ‘buruk’ karena hanya berada di bawah angka 60. Namun, pada tahun 2014 IDI Sultra meningkat hingga mencapai angka 70,13 dan menempatkan Sultra dalam kategori ‘sedang’. Nilai IDI Sultra pada tahun 2014 lalu juga merupakan kenaikan tertinggi se-Indonesia.
“Sayangnya tahun 2015 IDI Sultra mengalami penurunan dan menempatkan Sultra di peringkat 21 dari 34 provinsi di Indonesia,” kata Atqo dalam rilis berita resmi statistik di Kantor BPS Sultra, Rabu (8/3/2016).
Menurunnya IDI Sultra, lanjut Atqo disebabkan turunnya indeks pada aspek lembaga demokrasi yang turun 8,93 poin dari 70,92 menjadi 61,99. Sementara indeks aspek kebebasan sipil mengalami kenaikan 0,25 poin dari 90,89 menjadi 91,14 dan aspek hak-hak politik yang naik 3,75 poin dari 53,20 menjadi 56,95.
Dalam aspek lembaga demokrasi peningkatan terjadi pada 2 dari 9 indikator. Namun ada beberapa indikator yang masih masuk dalam kategori ‘buruk’ yaitu alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu.
Selanjutnya pada aspek kebebasan sipil kenaikan indeks terjadi pada 2 dari 10 indikator. Salah satu indikator yang mengalami penurunan indeks adalah ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat yang pada tahun 2014 lalu tidak ada menjadi 3 kasus pada tahun 2015.
Kemudian pada aspek hak politik terjadi peningkatan pada 2 dari 7 indikator. Indikator perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi dan indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah mengalami kenaikan sehingga kategorinya berubah dari ‘buruk’ menjadi ‘sedang’.
BPS menghimpun data IDI menggunakan empat sumber yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub, dsb), fokus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam.
Dalam penyusunan IDI, BPS bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri, dan UNDP. Mereka juga dibantu oleh tim ahli yang anggotanya berasal dari perguruan tinggi. (B)
Reporter: Jumriati
