ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Bombana melalui jalur perorangan Atikurahman – Ahmad Nompa (Armada) melaporkan kantor ‘Sekretariat Politik’ yang dibentuk di hampir seluruh pelosok di daerah itu oleh salah satu balon bupati.
Atikurahman menyebut sudah terjadi money politic (politik uang) yang sudah sangat masive terjadi di daerah itu.
Sebelumnya, Hj. Hadi Mahmud, salah seorang anggota Bawaslu Sultra menyatakan pasangan calon tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan politik terselubung seperti politik uang atau lainnya.
“Jika ada pasangan calon bupati-wakil bupati yang melakukan kegiatan politik uang, maka itu perlu dilaporkan dan kami akan proses,” tandasnya saat membawakan sambutan pada pendaftaran pasangan Cabup-Cawabup, Jumat (23/6/2016).
Oleh karena pernyataan tersebut, sehingga mantan Bupati Bombana periode 2005-2010 itu buka-bukaan soal sekretariat politik.
“Di sepanjang jalan hingga ke desa-desa dibentuk sekretariat politik. itu hanya baliho, tidak ada kegiatan politik dalam rumah itu. Apakah itu tidak termasuk money politik,” ujar Atikurahman sembari meminta jawaban dari Hadi Mahmud.
Menurut Atikurahman, pemasangan baliho ‘Sekretariat Politik’ di rumah-rumah warga dibayar hingga Rp 1 juta.
Yang kedua juga telah beredar tentang gula pasir politik, syrup politik dan kartu tanda penduduk (KTP) politik.
Inilah gejala-gejala money politik yang terjadi di daerah ini yang harusnya ditindaklanjuti oleh pihak Panwaslu.
Atiku tantang Panwaslu untuk mencatat semua yang dilaporkan itu dan ia tandatangani saat itu juga.
Sayangnya, pihak Panwaslu tidak bergeming terkait aduan pasangan Armada.
Sementara itu, Ahmad Nompa meminta kepada pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah agar benar-benar adil, jujur dan bermartabat mengawasi jalannya proses Pilkada di daerah ini.
“Kami juga meminta agar Panwas menelusuri KTP yang digunakan oleh pasangan Sahir-Kaharuddin,” tandas Ahmad.
Menurutnya, KTP warga itu dikumpulkan oleh pihak aparat desa hingga kecamatan dengan alasan akan menerima bantuan dari pemerintah.
Menyikapi laporan terbuka pasangan Armada, Hadi Mahmud mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami akan telusuri aduan itu, dan apabila terbukti, kami akan memprosesnya sesuai mekanis perundang-undangan yang berlaku,” terangnya. (C)
Reporter : Jumrad Raunde
Editor : Rustam
