ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengadakan rapat koordinasi dan dialog terbuka bersama gubernur seluruh Indonesia yang dihadiri oleh Menteri Koordinanator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Kepala BNPT.
Dalam kesempatan ini Tjahjo meminta gubernur untuk mensukseskan program Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang telah ditetapkan Presiden dalam Perpres No. 87 Tahun 2016 di daerah masing-masing.
“Kepala Daerah diharapkan mampu meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki resiko terjadinya pungli,” ujar Tjahjo Kumolo di Sasana Bhakti Praja (SBP) Gd. C Kemendagri Jl. Medan Merdeka No. 7, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).
Tjahjo juga mengapresiasi kinerja KPK yang terus berupaya membongkar kejahatan yang didominasi oleh pemangku kekuasan.
Ketua KPK Agus Rahardjo yang hadir dalam kegiatan ini juga meminta para kepala daerah untuk bersama-sama melalukan chek and balances. Inspektorat diharapkan untuk membantu melaporkan jika ada indikasi tindakan korupsi. “Selama ini KPK tidak pernah mendapatkan laporan dari inspektorat, itu mungkin inspektorat tidak dikooptasi dibawah Bupati,” ujar Agus.
Agus mengatakan tanggung jawab Bupati dan Gubernur secara berjenjang untuk melakukan chek and balances pejabat di daerah.
Rapat koordinasi gubernur se-Indonesia ini tidak dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam tetapi diwakili oleh Wakil Gubernur Saleh Lasata. “Gubernur ada pembahasan APBD di Kendari, jadi tidak bisa hadir,” ujar Wakil Gubernur. (A)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
