ZONASULTRA.COM, KENDARI – Puluhan warga Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (30/1/2017). Pulahan warga ini mendesak DPRD Sultra untuk menyelesaikan ganti rugi lahan di kawasan Pusat Promosi dan Informasi Daerah (P2ID) yang selama ini terus dijanji oleh Pemerintah Provinsi Sultra.
Koordinator aksi Ruslan Remba dalam orasinya mengatakan, ganti rugi lahan di kawasan P2ID telah dijanji oleh pemerintah selama 22 tahun untuk dibayarkan, namun hingga sekarang tidak ada realisasinya.
“Kami menginginkan tanah kami dibayar, bukan hanya janji saja. Sudah dua kali hearing dengan DPRD Sultra, tapi belum ada kejelasan sampai sekarang, bahkan setiap kali kami menanyakan persoalan itu, meraka hanya berbalas pantun,” kata Ruslan.
Ruslan menambahkan, memang Pemprov Sultra sudah pernah melakukan ganti rugi lahan kawasan P2ID. Tapi itu bukan pada sasaran penerima, melainkan melakukan ganti rugi kepada pemilik bersertifikat palsu.
Baca Juga : Tidak Dianggarkan di APBD, Ganti Rugi Lahan Warga di Pinggiran Sungai Wanggu Tunggu Perubahan Anggaran
“Kami adalah pemilik tanah yang asli. Tapi sampai hari ini, kami belum mendapatkan hak kami sebagai pemilik sah tanah tersebut,” jelasnya.
Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh, yang datang menemui puluhan warga ini mengatakan, terkait sengeta lahan di P2ID ada dua keputusan ketika masalah itu mencuat. Pertama DPRD akan melakukan upaya hukum terhadap puluhan warga yang hak-haknya tidak pernah dilaksanakan. Serta yang kedua adalah melakukan ganti rugi berdasarkan sertifikat yang ada.
“Saya dengar suara sayup-sayup bapak-bapak dan ibu-ibu dari atas, bahwa terjadi pembayaran sertifikat mungkin palsu. Pembayaran yang seharusnya dibayar tapi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak mendapatkan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu kita coba melihat upaya kembali, dengan mengagendakan hearing dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Politisi PAN ini melanjutkan, dalam hearing tersebut, pihaknya akan mengundang kembali kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sultra, Kepala Biro Hukum, dan Pemprov yang terkait dengan persoalan tersebut untuk mempertanyakan tindak lanjut dari ganti rugi lahan di P2ID.
Baca Juga : Tuntut Pembayaran Ganti Rugi Lahan, Warga Desak Bupati Konkep Mundur
Namun sebelum melakukan hearing, kata dia, DPRD Sultra harus melakukan verifikasi faktual semua data terkait surat kepemilikan asli. Sehingga pada saat hearing persoalan sudah bisa dituntaskan.
“Saya mau cek dulu dimana titik persoalannya. Anda datang disini dalam keadaan reses hari ini. Anggota DPRD masih turun reses dan akan selesai pasa tanggal 4 Februari mendatang. Jadi tolong kontak personnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini. Kita akan melakukan hearing kembali, tapi setelah reses,” ungkapnya.
Tapi penjelesan dari Ketua DPRD Sultra ini, tidak membuat puluhan warga ini puas. Sehingga mereka melakukan penyegelan terhadap kantor DPRD Sultra.
Sampai berita ini dinaikan, puluhan warga ini belum beranjak dari Kantor DPRD Sultra. Bahkan dari pantauan awak Zonasultra.com sudah ada warga yang membawa karpet di kantor DPRD Sultra untuk digunakan bermalam di kantor tersebut jika tuntutan mereka belum ada kejelasan dari pihak DPRD Sultra. (A)
Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Jumriati
