ZONASULTRA.COM, KENDARI – Dewan Pimpinan Wialayah (DPW) Nasdem Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan indikasi ketidaknetralan Kepala Polisi Resor (Kapolres) Bombana AKBP Bestari Harahap dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana 2017.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Nasdem Sultra, Amir Faisal mengatakan temuan itu berdasarkan penelusuran langsung di lapangan sebagai partai pengusung Pilkada. Bahkan hal itu sudah lama dilaporkan pasangan calon (paslon) Bupati Bombana Tafdil – Johan ke Panwas dan Propam namun belum ada reaksi.
“Modus yang dilakukan oleh Kapolres Bombana bersama oknum Kasat Intel Bombana dengan memanggil kepala desa ke Kantor Polres dengan alasan yang tidak jelas. Pada saat sampai di Polres dimintalah kepala desa ini untuk memenangkan Paslon bupati standar 70 sampai 80 persen,” kata Amir di Kantor DPW Nasdem Sultra, Selasa (7/2/2017).
Adanya indikasi-indikasi tersebut membuat Pilkada Bombana menjadi rawan padahal kepolisian harusnya turut mewujudkan Pilkada damai. Olehnya kata Amir, Nasdem berharap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra mencopot Kapolres Bombana untuk sementara dan dikembalikan usai pelaksanaan Pilkada.
Berita Terkait : Mahasiswa Tuntut Kapolres Bombana Dicopot
Lanjut dia, desakan pemecatan bukan hanya datang dari Nasdem tapi juga dari masyarakat Bombana yang menggelar aksi unjuk rasa di Polda Sultra, kemarin (Senin, 7/2/2017). Permintaan masyarakat tersebut ada baiknya segera dituruti Kapolda demi stabilitas Pilkada Bombana.
Sekretaris DPW Nasdem Sultra La Ode Iksanuddin Saafi mengatakan pihaknya sangat menyayangkan karena sudah ada kesepakatan bersama antara partai politik di Sultra dan pihak keamanan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas Pilkada 2017.
“Kebetulan saya hadir dalam acara kesepakatan itu beberapa waktu lalu di Hotel Clarion. Ditandatangani pihak Polda Sultra dan pimpinan partai politik. Adanya masalah ini tentu kami mempertanyakan tindaklanjut kesepakatan itu,” ujar Iksan. (B)
Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Tahir Ose
