ZONASULTRA.COM, KENDARI – Sepekan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 15 Februari mendatang, anggota DPRD Sultra Suwandi Andi mengatakan suasana semakin panas.
Pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra ini sangat bisa dimaklumi. Sebab pihak-pihak yang bersebrangan menjelang Pilkada serentak di Sultra menjadi mudah sekali terpancing emosi. Hal ini terbukti dengan kisruh yang terjadi di Muna Barat (Mubar), Buton Tengah (Buteng), dan Bombana.
“Sabtu malam lalu ada gejolak di Buteng, tapi mudah-mudahan tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Kemudian kemarin ada demo di Polda menuntut agar Kapolres Bombana dicopot dari jabatannya karena memihak salah satu calon. Inikan menandakan beberapa elemen masyarakat menjadi sangat sensitif dan mudah tersulut. Kami mengharapkan semua pihak bisa menahan diri,” kata Suwandi saat ditemui di ruangan Komisi I DPRD Sultra, Selasa (7/2/2017).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, janganlah mengotori demokrasi dengan saling menebar isu-isu provokatif di tengah masyarakat. Sebab demokrasi itu harus terjalin dengan baik, demokrasi itu harus terjaga dengan elok, dan demokrasi itu harus diberikan sepenuhnya kepada hak pemegang kedaulatan yaitu rakyat.
“Demokrasi ini pesta, seharusnya rakyatlah yang tersenyum, rakyatlah yang gembira, rakyatlah yang senang untuk memilih pimpinan mereka. Tidak kemudian terjadi bahwa setiap ada kepentingan politik ada kecenderungan menekan rakyat, lalu kemudian rakyat tidak senang, tidak nyaman di daerahnya untuk kemudian memilih pimpinan. Itu keliru, biarkan masyarakat memilih pimpinan. Toh kemudian ke depan yang nikmati adalah mereka sendiri,” ungkapnya.
Ia juga menghimbau agar masyarakat dapat menjaga suasana nyaman, tertib, dan tidak menimbulkan konflik antar sesama sampai pada pemungutan suara nanti. Serta tidak melakukan kegiatan yang sifatnya melecehkan pasangan calon.
Selain itu, Suwandi juga berharap agar pihak kepolisian selalu melakukan pengamanan saat berlangsungnya Pilkada. Sebab tanpa pihak pengamanan, pelaksanaan Pilkada disebuah daerah diyakininya tidak akan berjalan maksimal.
“Untuk penyelenggara Pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) laksanakanlah tugas dengan baik. Dan untuk Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) mesti selalu berada di posisi netral agar pengawasan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti yang terjadi di Pilkada Muna kemarin,” tutupnya. (A)
Reporter : Ramadhan Hafid
Editor : Jumriati
