ZONASULTRA.COM, KENDARI – Anggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2018 yang disepakati pemerintah provinsi dan DPRD Sultra baru Rp 93 miliar. Hal itu tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2017.
Komisioner KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan anggaran tersebut masih kurang dan tidak mencakup semua kebutuhan KPU. Sehingga KPU kembali mengusulkan penambahan anggaran untuk APBD 2018.
“Mungkin minggu depan kita akan sampaikan pada pemerintah provinsi terkait kekurangan anggaran yang nanti kita butuhkan di tahun 2018. Saya kurang ingat rincian anggarannya kemarin, tapi saya sudah menandatangani sebagai anggota dan teman-teman lain” kata Ojo sapaan akrab La Ode Abdul Natsir di Kendari, Kamis (13/4/2017) malam.
Dasar pengusulan anggaran tersebut sebab Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus ditandatangani satu kali saja dan tidak berkali-kali. Meskipun anggaran ada di APBD 2017, APBD perubahan 2017, dan APBD 2018, yang penting total anggaran Pilgub sudah harus tertampung dalam NPHD.
Lanjut Ojo, pihaknya tidak ingin tahapan Pilgub ke depan tertunda hanya karena ketidakpastian anggaran. Olehnya NPHD yang hanya sekali ditandatangani akan menjadi garansi bagi KPU dalam menjalankan tahapan dan pemerintah dalam menyiapkan anggarannya.
Jika mengacu pada tahapan biasanya maka penandatangan NPHD antara KPU dan pemerintah provinsi paling lambat Agustus 2017. Sebab jika pemungutan suara digelar Juni 2018 maka kurang lebih 1 tahun sebelum itu, anggaran sudah harus pasti dengan adanya NPHD. (B)
Reporter: Muhamad Taslim Dalma
Editor: Jumriati
