ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan sebagian besar daerah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 telah mengajukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dari 171 daerah pelaksana Pilkada, hanya 17 daerah yang belum mengajukan NPHD, sementara daerah Pilkada di Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah mengajukan.
“NPHD Sultra tahun ini sudah diajukan, total usulan Rp 117,8 miliar,” ujar Pramono Ubaid saat dikonfirmasi awak Zonasultra di kantornya, Jalan Imam Bonjol no.29 Menteng Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
Selain Provinsi Sultra, tiga daerah lainnya juga telah mengajukan yakni Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, dan kota Baubau. “Total usulan untuk Konawe sebesar Rp 17,5 miliar, Kolaka sebesar Rp 25,5 miliar dan Baubau sebesar Rp 30,7 miliar,” jelas Pramono lebih lanjut.
Menurutnya, data yang ada saat ini banyak yang belum tanda tangan NPHD lantaran rata-rata Pemda menunggu tahapan disahkan oleh KPU RI. Anggota KPU RI ini berharap minggu ini data dari 171 daerah dapat terkumpul, setidaknya untuk pengajuannya saja dulu.
Sementara untuk porsi penganggaran, anggota KPU RI lulusan pascasrjana Universitas Hawai Amerika Serikat menyebut honorarium penyelenggara memakan porsi yang besar. Selanjutnya anggaran untuk operasional kantor di luar gaji seperti listrik, alat tulis kantor dan keperluan dinas. Anggaran lainnya yakni untuk keperluan kegiatan dan biaya kampanye untuk pasangan calon.
Pramono menargetkan NPHD selesai semua pada 27 September mendatang. “Kita targetkan bisa, karena kita akan launching tanggal 14 Juni, target itu PKPU juga sudah jadi sehingga masih punya waktu ke daerah untuk mempercepat NPHD,” pungkasnya. (B)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Tahir Ose
