ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas atau biasa disebut Bali Baru, Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) KemenPUPR menggelar pertemuan di Gedung BPIW kantor KemenPUPR, Jakarta, Kamis (6/7). Pertemuan tersebut membahas kerjasama dalam percepatan pembangunan homestay di 10 Bali Baru.
Dari Kemenpar dihadiri oleh Hiramsyah (Ketua Tim Percepatan 10 Bali Baru), Anneke Prasaynti (Ketua Tim Percepatan Homestay Desa Wisata), Bachrum Artadi (Tenaga Ahli Project Management), Tata (Direktur BOPDT), dan anggota Tim Percepatan 10 Bali Baru dan Homestay Desa Wisata.
Sementara dari BPIW diwakili Hadi Sucahyono (Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis), Firman Napitupulu (Sekretaris BPIW), Bobby P (Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR), Agusta S (Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan), Susilawati, Annisa Dian, Raymond, dan anggota tim BPIW.
Dalam sambutannya, Hadi Sucahyono menyatakan komitmen BPIW dalam mendukung pariwisata. Hal ini juga tak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar sektor pariwisata dibantu sepenuhnya dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.
“Saat ini KemenPUPR sudah membuat format monitoring untuk KSP yang dapat dijadikan laporan progress untuk Dashboard Kemenpar dan untuk menyamakan format yang dibutuhkan oleh Kemenpar maka akan dilakukan rapat teknis antara Kemenpar dan KemenPUPR mulai minggu depan,” ujar Hadi.
Terkait data dashboard progress pengembangan 10 Bali Baru yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, di pertemuan ini juga membuat PIC dari Kemenpar dan KemenPUPR untuk konsolidasi data yang akan dilakukan dengan rapat rutin mingguan dalam kelompok kecil yang lebih teknis.
(Baca Juga ; Giring Maskapai Asing ke 10 Bali Baru, Kemenhub Keluarkan Kebijakan Khusus)
Terkait homestay, jelas Hadi, kemungkinan adanya program khusus dari KemenPUPR terkait pembangunan homestay. “Kita bisa mencontoh program khusus yang pernah diimplementasikan pada ASEAN Games, dan deregulasi PUPR untuk mendukung arsitektur nusantara,” jelas Hadi.
Selain itu, berlangsung pembahasan mengenai keterbukaan data monitoring proyek-proyek yang mendukung 10 DPP, sistem monitoring bersama, serta kaitan program homestay desa wisata dengan Integrated Tourism Masterplan dari BPIW.
Dalam paparan singkat, Hiramsyah menjelaskan mengenai Strategi Kepariwisataan Indonesia. Dimana diperlukan tim teknis antara Kemenpar dan KemenPUPR untuk memetakan permukiman di mana saja yang menjadi prioritas desa wisata di 10 Bali Baru dan lokasi lainnya, yang dianjurkan menggunakan arsitektur Nusantara.
“Kita akan mengadakan rapat lanjutan dengan Puslitbangkim karena selama ini materi arsitektur nusantara sudah ada di Kementerian PUPR sendiri namun belum dikoordinasikan menjadi regulasi dalam perencanaan permukiman lintas Ditjen,” kata Hiram.
Salah satu contohnya adalah poin perencanaan di regulasi Direktorat Rumah Swadaya yang di dalamnya terdapat poin bahwa atap yang menggunakan material daun dan dinding bambu masuk kedalam kriteria Rumah Tidak Layak Huni.
Hiram menambahkan, di kuartal pertama 2017 ini merupakan fase penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target 20.000 homestay, termasuk dengan Kementerian PUPR.
(Baca Juga : Jokowi Promosikan 10 Bali Baru ke Pebisnis di Hong Kong)
“Ibaratnya sedang membangun rumah, kuartal pertama ini kami sedang membangun pondasinya. Yaitu memperkuat sinergi dan kerjasama seluruh stakeholder termasuk Kementerian PUPR. Untuk capaian bangunannya sendiri memang belum terlalu banyak saat ini,” terang Hiram.
Namun, jelas Hiram, pada kuartal kedua akan ada kenaikan signifikan dalam jumlah bangunan. Menurutnya hal ini dikarenakan semuanya sudah disiapkan, baik itu perencanaan, payung hukum, dan pendanaannya.
“Nanti setelah masuk kuartal kedua akan nampak hasilnya karena pondasinya sudah siap. Dan pada 2018, dipastikan akan lebih pesat lagi karena semua sudah melihat seperti apa prospeknya homestay desa wisata ini,” kata Hiram.
Menteri Pariwisata Arief Yahya berharap KemenPUPR makin konkret dalam mensupport program prioritas Kemenpar 2017 ini. Rumah layak huni tadi, menurut Menpar, bisa difungsikan sebagai penggerak ekonomi warga sekitar destinasi dengan disewakan kepada para wisatawan atau dijadikan tempat berjualan.
“Jika rumah layak huni yang akan dibangun Kementerian PUPR itu disewakan dengan harga Rp 200 ribu semalam, maka pemilik rumah mendapatkan revenue Rp 1,6 juta, dan separohnya Rp 800 ribu bisa untuk mengansur bank, jika dua malam disewa travellers pada tiap akhir pekan,” ucap Arief Yahya. (*)
