ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Setelah Bandara Halu Uleo masuk dalam daftar 10 bandara yang akan diswastakan, kini mencuat Pelabuhan Kendari masuk dalam daftar pelabuhan yang akan diswastakan oleh Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, rencana ini muncul untuk mengurangi alokasi APBN yang digunakan mengelola bandara dan pelabuhan selama ini.
Terkait hal ini, Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra) Ridwan Bae mengaku belum mendengar secara langsung terkait pelepasan pelabuhan Kendari ke pihak swasta. Meskipun hal itu terjadi, pihaknya meminta pemerintah berpikir ulang.
“Saya belum dengar, namun jika itu terjadi pemerintah sebaiknya berpikir sejernih-jernihnya. Karena pelabuhan itu bukan aspek ekonomi semata tetapi ada aspek sosialnya juga,” kata Ridwan Bae di kantornya, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (13/11/2017).
Menurutnya, pemerintah harus memikirkan kepentingan masyarakat lebih jauh. Pasalnya, swasta cenderung mementingkan sisi bisnis dan mencari keuntungan, sementara pemerintah harus hadir juga dalam aspek ekonomi sosial untuk masyarakat.
“Kalau swasta dia murni bisnis. Ada keuntungan yang dia kejar, sehingga aspek sosial tadi terabaikan,” lanjut Ridwan yang juga Anggota Komisi V DPR RI.
Selain itu, jika memang mengharuskan diberikan swasta, kontrak semestinya dibuat dengan seakurat mungkin termasuk menyangkut pemeliharaan dermaga itu sendiri.
Baca Juga : Bandara Halu Uleo Akan Diswastakan, Ini Kata Ridwan Bae
“Jangan lupa loh dermaga dibangun dengan uang rakyat, terus sekarang swasta mau pake begitu?” tandas Ridwan.
Oleh sebab itu, rencana ini harus dipikir masak-masak sebelum dilaksanakan. Pemerintah sendiri belum membicarakan hal ini dengan Komisi V DPR RI.
“Belum masuk ke Komisi V, nanti kalau sudah masuk saya juga akan turut mempertanyakan lebih jauh, sejauh mana manfaat dan untung ruginya bagi masyarakat pengguna pelabuhan,” tutup politikus Golkar ini. (A)
Reporter : Rizki Arifiani
Editor : Jumriati
