ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Megawati Soekarnoputri telah menandatangani SK pencalonan Asrun-Hugua. Dalam SK itu diinstruksikan seluruh kader untuk memenangkan Asrun-Hugua pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2018.
Hugua yang juga Ketua PDIP Sultra, mengatakan, dengan terbitnya SK itu maka bukan sekedar isapan jempol belaka tapi telah melalui proses panjang. Olehnya, seluruh kader PDIP harus mengikuti keputusan itu, termasuk Bupati dari PDIP yakni Rusman Emba (Muna), Abu Hasan (Buton Utara) , Agus Feisal Hidayat (Buton Selatan), dan Samahuddin (Buton Tengah).
“Kalau mereka tidak tegak lurus, masih mendua mentiga, itukan pasti ada sanksi dari partai, itu sudah pasti. Tentu seberapa besar sanksinya tergantung dari kadar pelanggarannya,” ucap Hugua usai pembukaan Rapat Kerja Daerah Khusus PDIP Sultra di salah satu hotel Kendari, Senin (27/11/2017).
Di tempat yang sama, Koordinator DPP PPIP untuk Indonesia Timur, Wiryanti Sukamdani mengatakan, PDIP selalu satu komando, apapun yang diputuskan oleh DPP harus diikuti seluruh kader. Sebab partai haruslah disiplin dan harus betul-betul punya pendirian.
(Berita Terkait : Final, DPP PDIP Rekomendasi Asrun-Hugua di Pilgub)
“Di PDIP kalau sudah diputuskan oleh ketua umum ya itu merupakan keputusan akhir. Kalau belum diputuskan, berbeda pendapat silahkan,” kata Wiryanti.
Soal sanksi pemecatan bagi kader yang tidak menaati instruksi partai, Wiryanti mengatakan hal itu tergantung kadar pelanggaran. Kesalahan yang dilakukan oleh kader ada bermacam-macam dan tidak serta merta disanksi pecat atau dikeluarkan dari partai. (A*)
Reporter : Muhamad Taslim Dalma
Editor : Kiki
