ZONASULTRA.COM, KENDARI – Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut ketua nonaktif DPD PAN Muna Barat (Mubar) LM Rajiun Tumada sebagai penghianat karena tidak mengusung calon gubernur usungan DPP PAN.
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PAN Sultra Samaluddin mengatakan, sebagai kader PAN, Rajiun harusnya menghargai PAN secara institusional dan konstitusional, bukan menghargai personal yang ada di partai.
Dikatakan, jika kader merasa dibesarkan oleh institusi bukan dibesarkan oleh orang-orang tertentu, maka sudah sepantasnya mendukung calon yang telah diputuskan oleh partai. Bila kader punya cara pandang bahwa partai adalah miniatur berbangsa dan bernegara, maka kader yang tidak loyal pada aturan partai yang membesarkannya maka dapat dipastikan dia juga tidak loyal pada aturan berbangsa dan bernegara.
PAN sebagai institusi punya ideologi dan mekanisme dalam membesarkan partai yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Dan siapa yang melanggar, maka ada konsekuensi logis yang harus diberikan sehingga kader benar-benar siap dan bukan hanya slogan saja.
(Berita Terkait : Rajiun Tumada Resmi Dipecat dari Ketua DPD PAN Mubar)
Lanjutnya, PAN tidak mau menampung kader “benalu”. Sebab, PAN sebagai organisani butuh kader yang solid dan paham dengan organisasi itu sendiri, bukan hanya mencari manfaat di partai lalu antipati dengan garis perjuangan partai. Sehingga, jika ada person di tubuh organisasi yang tidak ingin mencapai tujuan bersama, maka person tersebut bukan bagian dari organisasi itu sendiri atau dapat dikatakan ingin memisahkan diri dari organisasi.
“Penegakkan aturan partai adalah sunnatullah. Ketika Adam dilarang oleh Allah untuk menyentuh buah khuldi di surga dan dilanggarnya maka Allah mengusirnya dari surga dan dilemparkan ke dunia. Sehingga melemparkan seseorang dari PAN karena tidak taat aturan maka itu juga adalah sunnatullah,” kata mantan Ketua Barisan Muda PAN Wakatobi ini, saat ditemui di salah satu hotel di Kendari, Kamis (22/2/2018) malam.
Ia juga menyebut langkah yang dilakukan Sekretaris Umum DPW PAN Sultra Adriatma Dwi Putra (ADP) dengan menonaktifkan Rajiun dari Ketua DPD PAN Mubar sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam berorganisasi dan kader PAN Sultra sangat mendukung langkah itu. Sehingga Rajiun disarankan untuk membaca kembali AD/ART PAN.
“ADP sudah sewajarnya memberikan supervisi dan warning ke semua kader untuk memenangkan calon yang diusung oleh PAN, dan itu berlaku kepada semua kader. Ironisnya Rajiun menanggapi dengan labil dan menyerang person ADP. Jadi menurut saya yang pantas disebut menstruasi politik itu adalah Rajiun, bukan ADP,” ungkapnya.
(Berita Terkait : Dinonaktifkan, Rajiun Bersama Kader PAN Mubar Sujud Syukur)
“Kami nilai Rajiun panik, membungkus penghianatannya terhadap partai dengan satgas anti money politik. Seolah-olah PAN tidak sepakat dengan anti money politik, padahal PAN sangat mendukung hal itu,” tambahnya.
Di tempat yang sama, kader PAN Sultra yang lain Hendra mengatakan, jangan menjadikan gerakan anti money politik sebagai bahan pencitraan terhadap masyarakat dan mengajarkan sikap dan pandangan politik yang keliru kepada rakyat.
Pasalnya, pemecatan Rajiun oleh DPW PAN Sultra karena dianggap melanggar dan melakukan pembangkangan terhadap garis komando partai dengan tidak mendukung pasangan Asrun-Hugua. Ini dibuktikan ketika dipecat dari Ketua DPD PAN Mubar langsung melakukan sujud syukur.
Hendra menyarankan kepada Rajiun untuk tidak memutarbalikan fakta bahwa seolah-olah PAN tidak mendukung gerakan anti money politik. Padahal dia dinonaktifkan dari ketua DPD PAN Mubar, sama sekali tidak ada kaitanya dengan gerakan anti money politik yang dibentuknya.
“Ini murni dan secara sadar kesengajan yang dilakukan Rajiun. Saya kira ini tidak baik membuat fitnah. Ini memang sah sikap dan pandangan politik Rajiun yang tidak mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh partai,” kata Wakil Sekretaris DPD PAN Kota Kendari ini. (B)
