ZONASULTRA.COM, LASUSUA – Bupati Kolaka Utara (Kolut) Nur Rahman Umar meminta anggota DPR RI, Rusda Mahmud memfasilitasi penyelesaian masalah pertambangan di Kolut.
Nur Rahman mengatakan, keberadaan Rusda Mahmud di Komisi VII DPR RI memiliki peran strategis untuk menyelesaikan pertambangan yang disinyalir ilegal.
Menurut Nur Rahman, banyak perusahaan tambang di Kolut yang diduga ilegal karena tidak mempunyai izin lengkap.
“Khusus untuk pertambangan di Kolut disinyalir banyak penambang ilegal,” ujar Nur Rahman dalam reses Rusda Mahmud di Kecamatan Ranteangin, Selasa (24/12/2019).
(Baca Juga : Reses di Kolut, Rusda Mahmud Tawarkan Konversi Mesin Katinting dari BBM ke LPG )
Nur Rahman mengatakan pihaknya selalu didemo terkait persoalan tambang. Padahal saat ini kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kolut terbatas, hanya dapat melakukan pengawasan.
Kewenangan terkait carut marut tambang berada di pemerintahan provinsi dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Sultra sebagai perpanjangan tangan gubernur. Nur Rahman juga membantah tudingan bahwa Pemkab Kolut dan DPRD Kolut melakukan pembiaran atas penambangan ilegal yang terjadi di Bumi Pato Wanua.
“Bupati dan DPRD Kolut dituding seolah-olah membiarkan penambangan-penambangan ilegal itu, tidak. Kami tetap melakukan pengawasan,” pungkasnya.
Di sisi lain Nur Rahman menyayangkan pihak perhubungan syahbandar yang memberikan izin labuh dan izin layar hasil pertambangan. Oleh sebab itu, Nur Rahman meminta semua pihak terkait mulai dari Mabes Polri, KPK, Kementerian Perhubungan, Ombudsman, serta Kementerian ESDM untuk duduk bersama.
Diakuinya, sampai saat belum ada efek positif dominan yang dihasilkan perusahaan tambang terhadap pembangunan di Kolut.
Bupati Kolut ini berharap agar masalah yang disampaikan itu bisa didengar sampai ke pemerintah pusat melalui reses yang dilakukan Anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud. (b)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
