ZONASULTRA.ID, KENDARI – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini tengah menggodok 3 nama untuk menjadi calon Penjabat (Pj) Gubernur Sultra. Penggodokan calon Pj ini sebab hingga akhir masa jabatan Ali Mazi–Lukman Abunawas pada 5 September 2023 belum ada gubernur hasil pemilihan karena menunggu hasil pemilihan serentak 2024.
Komisi 3 DPRD Sultra mengingatkan bahwa pada 2023-2024 merupakan tahun politik maka Pj gubernur yang datang harus “soft” dalam artian mau mementingkan kepentingan negara daripada kelompok tertentu. Resistensi politik yang tinggi membutuhkan Pj gubernur yang mampu menjalankan manajemen pemerintahan dengan baik.
“Biasa kan orang curiga dari siapa ini, dari mana ini datangnya, titipannya siapa ini (Pj gubernur), itukan bisa menjadi pemicu (konflik). Karena Sultra ini luar biasa suhu politiknya, sensitif, sehingga harapan kita siapapun yang menjadi Pj betul-betul memahami kultur dan psikologi politik masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Ketua Komisi 3 DPRD Sultra, Suwandi Andi di ruang kerjanya, Selasa (25/7/2023).
Kata Suwandi, putra asli daerah ataupun dari luar Sultra, tidak menjadi persoalan. Sebab yang terpenting bagi seorang Pj gubernur adalah bagaimana memimpin dan memprioritaskan kesinambungan pembangunan.
Catatan Komisi 3 adalah masih banyak pembangunan yang belum tuntas dan perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, kata Suwandi, siapapun yang terpilih menjadi Pj agar bisa menindaklanjuti program pembangunan yang dicanangkan oleh Ali Mazi – Lukman Abunawas yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Misalnya jalan provinsi yang masih memerlukan pembenahan dan pengembalian utang Pemerintah Provinsi Sultra baik pokok maupun bunganya. Selain itu kata Suwandi, PJ Gubernur juga perlu melanjutkan sejumlah mega proyek Ali Mazi mulai dari rumah sakit jantung, perpustakaan modern, hingga kantor gubernur.
Khusus kantor gubernur, menjadi krusial karena pembangunannya baru dimulai, berbeda dengan rumah sakit dan perpustakaan yang sudah memasuki tahap akhir pembangunan. Suwandi mengatakan kantor gubernur yang dibangun secara multi years ini penting menjadi perhatian Pj gubernur.
“Sesungguhnya di Sulawesi Tenggara ini masih banyak kantor OPD, lebih baik saya berpendapat terlalu ekstreme bahwa kantor OPD-nya sangat memalukan, dan lebih bagus kantor OPD kabupaten/kota daripada OPD provinsi. Misalnya Dispora berkantor di Tugu Religi, Dinas Koperasi kumuh, Dinas Lingkungan Hidup pinjam bangunan Badan Pusat Statistik,” ujar Suwandi.
Hitungan Suwandi, ada 10 dari 48 OPD yang kantornya tidak layak menjadi kantor OPD provinsi. Oleh karena itu, kalau kantor gubernur dibangun 24 lantai maka semua kantor OPD bisa disatukan, seperti Kantor Wali Kota Kendari.
Suwandi menilai lebih efisien membangun kantor gubernur 24 lantai dibanding harus membangun baru untuk masing-masing OPD. Misalnya satu kantor OPD bisa menghabiskan Rp20 miliar untuk kantor baru, sehingga butuh 480 miliar untuk 24 OPD. Oleh karena itu lebih baik disatukan dalam satu gedung kantor gubernur. (*)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
