ZONASULTRA.COM, KENDARI – Nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diturunkan Kementerian Pariwisata (Kemepar) ke sektor pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra Syahruddin Nurdin mengatakan, jumlah DAK fisik yang masuk di Sultra tahun 2018 sebesar Rp45 miliar, naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp28 miliar. Ia menilai bahwa pariwisata Sultra saat ini tengah menjadi perhatian dari Kemenpar. Apalagi pasca penetapan Wakatobi sebagai top 10 destinasi unggulan.
“Sebenarnya kita harus syukuri, efek dari penetapan itu kita dapat DAK yang terbesar. Jadi pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang ini,” ungkapnya saat ditemui dalam acara Rakor Penyusunan dan Penyelenggaraan DAK Fisik tahun 2018 di Hotel Plaza Inn Kendari, Kamis (22/2/2018).
Kabupaten Wakatobi mendapatkan jatah lebih besar Rp13 miliar, disusul Buton Rp5 miliar. DAK fisik yang didapatkan Wakatobi ini di luar anggaran untuk top 10 destinasi unggulan. Sayangnya, kata Syahrudin, hanya 14 kabupaten/kota yang mendapatkan jatah dan tiga kabupaten tidak dapat.
(Berita Terkait : Pemprov Sultra Minta Ada Peningkatan Jumlah DAK Fisik Bidang Pariwisata)
Tiga kabupaten tersebut adalah Kolaka Timur (Koltim), Kolaka dan Konawe Kepulauan (Konkep). Ketiganya tidak mendapatkan bagian sebab kelengkapan berkas untuk pengusulannya tidak terpenuhi sehingga ditolak.
“DAK fisik ini kan beda dengan DAU yang ditransfer ke kas daerah. Kita disuruh dulu kerja. Misalnya buat desain awalnya apa yang akan kita kerjakan, kemudian kita usulkan. Setelah itu dana diturunkan untuk mengerjakan pekerjaan awal tersebut hingga April. Apabila target 30 persen anggaran dan pekerjaan fisik tidak terserap maka anggaran DAK akan dipotong. Jadi benar-benar kita kerja dan sesuai perencanaan,” terangnya.
Untuk besaran pemotongan, Kemenpar punya hitungan tersendiri. Sehingga ia menilai sangat rugi kabupaten/kota yang tidak memanfaatkan ini. Apalagi anggaran tersebut tidak melekat di provinsi melainkan langsung ke kas masing-masing pemerintah setempat. DAK fisik ini dikhususkan untuk membiayai perbaikan destinasi wisata, pengembangan fasilitas pariwisata dan pembangunan pariwisata baru.
Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kemenpar, Ahmansyah mengatakan pengembangan pariwisata di Sultra kurang bersungguh-sungguh.
“Sultra ini paling pertama loh yang punya rencana induk pariwisata daerah, sejak tahun 2012. Tapi dalam implementasinya maaf, kurang konsisten,” kata Ahmansyah saat membuka rapat koordinasi persiapan pelaksanaan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata tahun 2018 regional Indonesia timur.
Pihaknya menilai bahwa dalam pelaksanaanya terkesan berliku-liku dan kurang maksimal. Padahal diakui Kemenpar, potensi pariwisata Sultra sangat besar.
“Nah kalau kurang konsisten begitu kan ketinggalan sama daerah lain. Mudah-mudahan dengan diadakan rakor seperti ini menjadi motivasi semangat baru untuk pengembangan pariwisata di Sultra,” ungkapnya. (A)
