PENETAPAN APBD – Ketua DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim menyerahkan APBD Kota kendari tahun 2018 ke Walikota kendari Adriatma Dwi putra diaula DPRD Kota Kendari, Kamis (30/11/2017). (M Rasman Saputra/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, KENDARI – Delapan fraksi DPRD Kota Kendari menyatakan setuju agar APBD 2018 ditetapkan dalam rapat paripurna di aula Kantor DPRD Kendari, Kamis (30/11/2017).
Fraksi Gerindra melalui ketuanya, Simon Mantong mengatakan, dengan ditetapkannya APBD 2018 pihaknya berharap Pemerintah Kota Kendari bisa semakin meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan program pembangunan yang telah dimasukkan dalam APBD 2018.
Di kesempatan selanjutnya, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Irwan Sukma mengatakan, Pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan program di APBD 2018 hendaknya menganut transparansi keterbukaan dan akuntabilitas. Sehingga penghargaan yang telah diterima bisa dipertahankan.
Sementara Fraksi Nasdem Persatuan Bangsa melalui juru bicaranya, La Tifu menghimbau kepada dinas PU agar perencanaan selanjutnya lebih mengutamakan jalan lingkungan agar Kota Kendari jauh lebih baik.
Fraksi Hanura PBB Bersatu melalui juru bicaranya Andi Safiuddin berpendapat seluruh SKPD di Kota Kendari dapat menjalankan seluruh program yang telah dialokasikan dalam APBD. Sebab, seluruh program ini berdampak langsung pada masyarakat Kota Kendari.
“Khusus untuk penanganan pedagang kaki lima dan tingkat kemiskinan bisa ditangani secara maksimal. Untuk itu peran aktif dari dinas terkait sangat menentukan berhasilnya program tersebut,” katanya.
Adapun Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya La Azhar berharap agar program dan pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dengan baik sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Kendari. Untuk itu, Fraksi Golkar akan tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan di APBD 2017 dengan tujuan agar seluruh program terlaksana dengan baik.
Sementara Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Novianna mengungkapkan, dengan ditetapkannya APBD 2018 ini bisa menjadi pendorong pergerakan pembangunan di Kota Kendari.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan, melalui ketuanya La Ode Lawama berharap APBD 2018 ini pasca ditetapkan dapat berkelanjutan. Salah satu contohnya pekerjaan yang belum tuntas di 2017 bisa dilanjutkan di tahun 2018.
Terakhir, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Aman Labelo menuturkan, APBD 2018 merupakan instrumen dalam pemberdayaan pembangunan yang bermuara mensejahterakan masyarakat.
“Kami harapkan ABPD 2018 ini menjadi cermin proses pembangunan Kota Kendari yang beriplementasi terhadap kesejahteraan masyarakat Kendari,” tuturnya.
Menanggapi pandangan delapan Fraksi DPRD Kota Kendari, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra menukaskan proses pembahasan APBD 2018 ini merupakan bukti sinergisitas hubungan antara eksekutif dan legislatif. Semoga dengan hubungan harmonis ini bisa terus dipertahankan sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan baik. (B)
Reporter: M Rasman Saputra
Editor: Jumriati
