ZONASULTRA.ID, KENDARI – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Razilu mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari guna memberi penguatan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
Razilu mengarahkan Kantor Imigrasi Kendari agar melakukan perubahan di berbagai sektor, terutama di bidang sumber daya manusia (SDM) dengan menciptakan budaya kerja yang ramah sesuai standar pelayanan.
Selain itu, dia juga meminta pihak Imigrasi memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan keimigrasian serta mempermudah akses informasi yang akurat dan terbaru melalui media sosial maupun sumber lainnya.
“Kemudian menciptakan inovasi layanan publik dalam menjawab segala permasalahan yang ada di masyarakat,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (10/8/2022).
Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Samuel Toba mengatakan, telah menjalankan beberapa program sebagai upaya selain memudahkan pelayanan bagi masyarakat, juga merupakan persiapan dalam menyukseskan program penilaian untuk masuk menjadi wilayah zona integritas.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan memudahkan pengawasan terhadap orang asing melalui aplikasi yang disebut “Silangsing” atau Sistem Layanan Pengawasan Orang Asing. Aplikasi ini merupakan inovasi terbaru dari Imigrasi Kendari.
Samuel Toba menjelaskan, aplikasi Silangsing telah ditempatkan serta digunakan di sejumlah hotel atau penginapan di Kota Kendari dan sekitarnya. Pengoperasian aplikasi tersebut menggunakan barcode yang terhubung langsung ke kantor Imigrasi.
“Setiap orang asing yang masuk ke Kota Kendari dapat diketahui keberadaannya jika melakukan scan barcode Silangsing yang telah disiapkan,” terangnya.
Samuel menyebut ada tiga yang dilakukan Imigrasi Kendari dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).
Pertama mengenai manajemen risiko. Imigrasi memetakan potensi risiko yang dapat terjadi dengan mitigasi awal kemudian mentargetkan capaian dalam mitigasi tersebut.
Kedua, reformasi area perubahan yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melakukan perubahan secara lengkap dan jelas. Perubahan itu di antaranya penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.
Ketiga, menciptakan berbagai inovasi layanan publik. Inovasi yang telah dilakukan saat ini yakni membuat sejumlah program dalam memudahkan pelayanan. Salah satunya dikenal dengan istilah Lapak (Layanan Paspor Antar Kabupaten). Imigrasi mendatangi langsung beberapa kabupaten yang berjarak jauh dari Kota Kendari untuk melayani pembuatan paspor. (B)
Kontributor: Yudin
Editor: Jumriati
