RESES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna masa sidang kedua tahun 2017 tentang penyampaian laporan hasil reses di masing-masing daerah pemilihan (dapil) di Gedung Paripurna DPRD Konsel, Senin (29/5/2017) kemarin. (Erik Ari Prabowo/ZONASULTRA.COM)
ZONASULTRA.COM, ANDOOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna masa sidang kedua tahun 2017 tentang penyampaian laporan hasil reses di masing-masing daerah pemilihan (dapil) di Gedung Paripurna DPRD Konsel, Senin (29/5/2017) kemarin.
Secara umum sektor pendidikan, pertanian, kesehatan dan infrastruktur masih menjadi keluhan masyarakat. Berikut hasil reses DPRD Konsel di seluruh wilayah daerah pemilihan.
Di dapil I yang meliputi Kecamatan Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, Andoolo Barat dan Kecamatan Buke ini, masyarakat mengeluhkan kurangya tenaga guru, pupuk atau benih, honor BPD desa tidak ada, adanya penyimpangan dana Indonesia pintar, dan infrastruktur poros jalan sangat menghawatirkan.
Selanjutnya takaran premium di SPBU di Kecamatan Lalembuu selalu kurang, pengadaan sarana air bersih di Kecamatan Tinanggea tidak dapat difungsikan, pembangunan jembatan yang putus, konflik tanah dan pencemaran limbah yang menyebabkan bau busuk antara PT CAM dengan masyarakat Desa Bumi Raya, Kecamatan Tinanggea.
Kemudian di dapil II yang meliputi Kecamatan Basala, Benua, Angata, Mowila, Sabulakoa, Landono, Ranomeeto Barat dan Ranomeeto, masyarakat sekitar menginginkan pembangunan sarana dan prasarana desa deuker, jalan dan jembatan, juga kekurangan guru, ketersediaan bibit dan pupuk yang sering datang tidak tepat waktu. Sejumlah warga tidak mendapat jaminan kesehatan, serta warga mengusulkan pelurusan sungai.
Untuk laporan reses dapil III yang meliputi Kecamatan Baito, Palangga, Palangga Selatan, Laeya, Lainea, Konda dan Kecamatan Wolasi dengan melaporkan beberapa permasalahan yang terjadi yakni pengaspalan jalan di wilayah Kecamatan Baito tahun 2015 ruas Alangga-Baito tidak terealisasi dengan baik, belum jelas batas status hutan HTI tapi perusahaan sudah masuk dan sudah terjadi transaksi jual beli lahan oleh masyarakat dan pihak perusahaan.
Di Kecamatan Konda masalah batas wilayah Konsel dan Kota Kendari belum jelas, percetakan sawah perlu adanya irigasi yang mendukung, serta normalisasi kali Laeya yang menimbulkan dampak banjir baru-baru ini.
Selanjutnya masyarakat juga mengeluhkan pembagian kartu sehat di Kecamatan Wolasi tidak merata, lahan persawahan masih dalam kawasan hutan produksi, pengaspalan jalan Desa Lainea, PDAM tidak berfungsi dan di Desa Polewali ada obyek wisata yang diterlantarkan.
Terakhir laporan hasil reses dapil IV yang meliputi wilayah Kecamatan Moramo, Moramo Utara, Kolono, Kolono Timur dan Laonti. Masyarakat Moramo khususnya di Desa Landipo melaporka perekrutan tenaga kerja di PT Sungai Raya yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas). Ada anggota BPD atau LPM yang dipilih tanpa dilantik kepala desa serta mengenai sengketa lahan warga di Kecamatan Moramo dangan PT Tiram yang sampai saat ini belum ada keputusan.
Selanjutnya permintaan pembangunan gedung madrasah, sarana air bersih, kekurangan guru dan honor GTT diharapakan meningkat, dan yang terakhir di kecamatan Laonti masyarakat meminta bibit unggul padi sawah.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo, didampingi Wakil Ketua I Hapsir Jaya dan Wakil Ketua II Nadira serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD setempat
“Semua hasil reses aspirasi masyarakat yang kita serap pada masa sidang II tahun berjalan 2017 ini akan dimasukan pada program-program kita dan akan diberikan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) agar menjadi pertimbangan untuk memasukkan ke RKPD Konsel tahun 2018 mendatang,” tutup Irham Kalenggo. (B)
Reporter: Erik Ari Prabowo
Editor: Jumriati
