ZONASULTRA.ID, KENDARI – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara (KPw Sultra) mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk memberikan subsidi ketika harga barang sudah menunjukkan kenaikan guna menjaga stabilitas harga.
Kepala BI Sultra Doni Septadijaya mengatakan, saat barang sudah menunjukkan kenaikan, harusnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bisa mengambil keputusan untuk melakukan intervensi melalui subsidi transportasi dan angkutan agar harga dari daerah pengirim sama dengan harga yang diterima di Kota Kendari.
“TPID Provinsi juga sudah berkomitmen. Kita punya early warning system di mana nanti PIHPS, IPH dari BPS nanti kita gunakan untuk melakukan kebijakan intervensi apa yang bisa kita lakukan. Subsidi ini sebenarnya sudah kami lakukan di beberapa kegiatan seperti operasi pasar, subsidi transportasi di Bombana, di Kendari dan beberapa daerah lain,” ucapnya di Kendari pada Kamis (26/1/2023).
Kata Doni, melalui kebijakan anggaran tersebut akan sangat membantu stabilisasi harga. Ia juga meminta kebijakan subsidi agar bisa diterapkan oleh para distributor dengan indikator seperti komoditas, kualitas, dan kuantitas harus jelas.
Ia mengatakan, harga di pasar cenderung tinggi sehingga banyak kios yang kosong atau pengunjungnya kurang banyak karena harga yang tidak stabil di tiap-tiap pasar.
Untuk itu, ia meminta agar Bulog dan distributor untuk tetap konsisten pada Harga Eceran Tertinggi (HET) meskipun selalu ditabrak sama harga pasar.
Baca Juga :
BI Sultra Dorong Kendari Jadi Kota Agropolitan
Menanggapi usulan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengatakan, pada 2023 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari, Pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi di APBD.
“Nanti kita lihat mana-mana yang perlu disubsidi. Sehingga, kita tidak perlu menunggu menjelang puasa atau lebaran kita lakukan pasar murah tetapi sekarang kita sudah mulai rencanakan untuk lakukan itu dengan waktu yang lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Kata dia, subsidi melalui pasar murah tersebut penting dilakukan untuk keterjangkauan harga oleh masyarakat hingga tingkat paling bawah sesuai kebutuhan dan ketersediaan barang.
“Jadi subsidi harus tetap dijalankan karena kondisinya seperti itu,” tambahnya. (B)
Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Jumriati
