ZONASULTRA.COM,BAUBAU– Ketua DPRD Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Zahari, berharap kepemimpinannya akan selaras dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau dalam menjalankan tugas. Dia ingin, ada trasparansi antar dua lembaga tersebut.
Menurutnya, transparansi yang paling penting itu soal anggaran baik sumbernya, jumlah, hingga peruntukannya. Ketua DPRD Kota Baubau yang baru saja dilantik, Senin (28/10/2019) ini memiliki dasar soal transparansi tersebut. Kata dia, dirinya tidak ingin sebagian masyarakat merasa dikucilkan.
“Jangan sampai apa yang kita perjuangkan untuk masyarakat di DPRD itu tidak masuk dalam rangkuman pemerintah. Itu sebenarnya yang saya maksudkan, jangan ada dusta di antara kita,” jelasnya kepada awak media usai dilantik.
Legislator Partai Golkar ini mengatakan memang gampang saja jika ingin memenuhi tuntutan masyarakat, yakni lewat musrembang dan reses. Dua sumber aspirasi ini tidak boleh dipelintir agar suara rakyat tetap murni.
“Kami juga punya janji dengan masyarakat, itu kami ucapkan dalam sumpah, wajib hukumnya, dipenuhi dapat pahala, jika tidak dapat dosa,” tegas Zahari.
(Baca Juga : Ini Tiga Pimpinan DPRD Baubau Terpilih)
Zahari tidak ingin di masa ia jadi pimpinan DPRD ada silang pendapat yang tidak produktif dengan Pemkot Baubau. Seperti tahun ini misalkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 tidak jadi dibahas. Alasanya tidak jelas.
“Karena anggaran perubahan ini tidak dibahas, sehingga beberapa program pemerintah tidak maksimal. Saya tidak ingin di kepemimpinan saya di DPRD ada hal-hal yang semacam ini,” urainya.
Wali Kota Baubau, AS Tamrin, sependapat dengan Zahari. Menurutnya membangun harmonisasi antar legislatif dan eksekutif itu penting.
“Tentu seperti yang dikatakan Ketua DPRD baru (Zahari) tadi, harmonisasi itu sangat baik. Kami senang jika ketua DPRD mendukung visi misi tampil manis maju, sejahtera dan berbudaya. Tentunya dengan tetap mengawal kerja-kerja kami,” terangnya. (B)
