ZONASULTRA.COM,ANDOOLO– Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Ramlan mengkritik penyaluran anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) ke masyarakat Konsel. Ia bahkan menuding ada aroma korupsi pada penggunaan anggaran tersebut.
Legislator Demokrat ini menyebut, terdapat sejumlah masyarakat yang layak diberikan bantuan tapi tak menerima bantuan. Dia memastikan bahwa fakta di lapangan banyak orang tertentu yang diberikan bantuan padahal tidak memenuhi syarat. Katanya, hal itu dibuktikan dengan tumpang tindihnya penerima bantuan JPS, program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan non tunai (BPNT) serta bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), maupun lainnya.
“Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang datang di kantor melaporkan kepala desanya karena mereka tidak di akomodir sebagai penerima bantuan,” kata Ramlan dalam siaran persnya, Kamis (16/7/2020).
Ramlan menjelaskan, saat refocusing anggaran Covid-19, untuk alokasi JPS ditetapkan sebesar Rp6 miliar. Ini diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19 terutama pada warga kategori KK miskin.
“Tapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu, saya merasa sepertinya ada yang janggal, sebab sejak dua bulan yang lalu, pimpinan DPRD sudah menyurat ke dinas sosial melalui pemerintah daerah terkait permintaan data realisasi bantuan JPS tapi sampai saat ini tidak pernah diberikan,” katanya.
Lebih jauh Ramlan memaparkan, pada tanggal 14 Juli pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Pada kesempatan itu, kepala dinas (kadis) sosial hanya melaporkan dari total pagu Rp6 miliar, anggaran JPS yang sudah terealisasi sebesar Rp5,8 miliar.
“Katanya dari angka itu (5,8 miliar) dibelanjakan sebanyak 56.887 paket sembako, yang terdiri dari beras, minyak, gula, mi instan. Sementara kami minta list data realisasi penerima bantuan JPS, nah kadis sosial beralasan kalau masih 7 kecamatan yang belum menyerahkan data yang dimaksud,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Konsel Edwin Kodo saat dihubungi enggan berkomentar lebih jauh mengenai tudingan itu. Ia berdalih dirinya telah menyerahkan ke sekretarisnya untuk menjawab semua tudingan tersebut.
“Saya sudah jawab masalah ini kemarin saat rapat dengan DPR, silahkan hubungi sekretaris dia bisa jelaskan ini,” katanya saat dihubungi.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Sosial Konsel Surdin Laulewulu membantah tudingan tersebut. Ia memaparkan, terkait data tumpang tindih. Bantuan stimulan berupa paket sembako tidak diberikan ke masyarakat yang telah menerima bantuan lebih dulu. Seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya yang telah ada sebelum merebaknya Covid-19.
“Kenapa ada warga penerima stimulan dari anggaran JPS yang kita punya padahal juga menerima BLT Dana Desa atau Bantuan Sosial Tunai (BST)? Itu karena waktu turunnya dua jenis bantuan itu lebih dulu tersalurkan yang bantuan stimulan ini, baru setelahnya tersalurkan BLT dan BST, data penerimanya diusulkan oleh kepala desa lalu diverifikasi oleh tim, dari hasil data inilah yang kita berikan paket sembako saat itu,” kata Surdin.
Terkait anggaran, Surdin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pencairan anggaran ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat sebesar Rp5,8 miliar. Permintaan ini berdasarkan hitungan jumlah penerima paket stimulan sebanyak 56.887 serta biaya operasional petugas pendistribusian maupun pegepakan dan pemaketan.
“Inilah (Rp5,8 miliar) yang kita gunakan kemarin untuk melakukan pembelanjaan stimulan, seperti beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Dan semuanya sudah tersalurkan. Kalau terkait data itu yang dibilang pak Ramlan belum kita serahkan list nama penerima ke DPR, itu karena saat ini kita sedang mem-file-kan untuk memudahkan kita semua. Bayangkan kalau kita mau fotokopi nama penerimanya setiap desa, kecamatan itu ada ribuan dan memakan anggaran, makanya kita scan lalu kita PDF-kan baru kami serahkan,” tutup Surdin.
Terkait banyaknya warga yang mengadu ke DPRD, Surdin mengaku tak tahu menahu soal itu. Sebab menurutnya Dinsos hanya menyalurkan bantuan sesuai usulan data dari pihak desa untuk diverifikasi lalu disalurkan ke kepala desa untuk disalurkan ke setiap warga. (B)
