ZONASULTRA.COM, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah mendorong pengembangan blended finance untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Selanjutnya untuk membangun infrastruktur, OJK akan mendorong pengembangan blended finance sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur, khususnya dengan mendorong pembiayaan dari pasar modal.
Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Fredly Nasution mengatakan, blended finance adalah pembiayaan yang berasal dari dana kedermawanan yang dihimpun masyarakat dan dijadikan sebagai modal swasta untuk investasi jangka panjang.
“Program ini yang akan menjadi salah satu fokus di tahun 2018, guna mendukung aspek pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya, percepatan program industrialisasi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fredly Nasution, Sabtu (24/3/2018) di Hotel Grand Clarion Kendari.
Sehingga diharapkan peran regulator keuangan seharusnya tidak semata-mata fokus pada stabilitas saja ekonomi saja, namun juga berperan memfasilitasi pembiayaan pembangunan nasional, baik dalam pembiayaan infrastruktur maupun penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM. Dimana regulator harus dapat menyediakan regulator environment yang mendukung upaya ini.
Pihaknya juga akan terus mengoptimalkan peran industri keuangan non bank (IKNB) dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan hal tersebut, OJK pun akan tetap menjalankan fokusnya dalam pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi untuk perbankan, pasar modal, dan IKNB.
“Kami optimalkan peran teknologi dan menerapkan standar yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Sultra,” tutupnya.
Dikutip dari Kontan.co.id Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebutkan, langkah blended finance bisa jadi jawaban kebuntuhan pendanaan infrastruktur nasional.
(Baca Juga : OJK Sultra: Masyarakat Mesti Waspada Gunakan ATM)
“Sumber dana infrastruktur yang cocok memang yang sifatnya jangka panjang, relatif stabil. Nah salah satunya bisa melalui filantropi fund,” kata Bhima.
Meski itu cocok, ia menghimbau pemerintah bahwa tak semua proyek infrastruktur bisa ditawarkan, lantaran filantropi fund biasanya miliki misi kemanusiaan dalam memberikan dananya.
Ia mencontohkan misalnya proyek irigasi, pembangunan rumah sakit, atau sektor pendidikan biasanya kerap dilirik para filantropi fund ini. Oleh karenanya,Bhima menyarankan pemerintah untuk segera menyusun penawaran menarik bagi filantropi fund tersebut.
Sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebut pemerintah tengah mengkaji skema blended finance atau skema pembiayaan campuran sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur. Hingga kini Indonesia sama sekali belum pernah memanfaatkan potensi dana ini. Makanya, “Ini kami mau coba manfaatkan,” ungkap Luhut. (B)
