![rapat_penkonawe 19 Petahana di DPRD Konawe Gagal, 11 Orang Bertahan](https://zonasultra.id/wp-content/uploads/2019/08/rapat_penkonawe-696x360.jpg)
ZONASULTRA.COM, UNAAHA – Dominasi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) tak terbendung, hal ini terlihat dari perolehan kursi partai itu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe. Hasil Pemilu 2019, PAN kokoh di posisi puncak dengan perolehan 8 kursi.
Berdasarkan hasil rapat pleno penetapan perolehan kursi partai oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe, pada Selasa (13/8/2019), PAN berjaya di empat daerah pemilihan (dapil) dari total lima dapil di Kabupaten Konawe.
Dari empat dapil yang dimenangkan PAN, tiga di antaranya berhasil mendudukan masing-masing dua orang kadernya, yaitu dapil II, III, dan dapil IV. Sementara di dapil I dan dapil V, PAN hanya mendudukan masing-masing satu orang kader.
Dari total perolehan suara, PAN hanya kalah suara di Dapil I Konawe yang meliputi Kecamatan Unaaha, Anggaberi, Konawe, dan Kecamatan Wawotobi. Di dapil ini Partai Gerindra keluar sebagai peraih suara tertinggi dengan total suara sah sebanyak 5.227, sedangkan PAN hanya mendapatkan 4.314 suara sah yang berada di posisi tiga.
(Baca Juga : Pleno KPU Konut, Berikut Perolehan Kursi Partai dan Caleg Terpilih)
Ketua KPUD Konawe, Muhammad Aswar menjelaskan, penetapan calon legislatif (caleg) terpilih dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh gugatan yang berkaitan dengan pilcaleg di Konawe.
“Putusan MK adalah lima hari setelah putusan, dan KPUD Konawe mengambil hari terakhir yaitu hari ini,” kata Aswar saat membuka acara rapat pleno terbuka penetapan calon anggota DPRD terpilih, di salah satu hotel di Unaaha.
Aswar menyebut, dalam pelaksanaan pilcaleg lalu, masih ada beberapa hal yang kerap menjadi sorotan publik. Namun ia menjamin pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan yang terbaik ke depan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja maksimal untuk mensukseskan seluruh tahapan pemilu, khususnya jajaran KPUD di tingkatan bawah. (B)