ZONASULTRA.COM, KENDARI – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengkritisi usulan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di 7 Komisi Pemilhan Umum (KPU) kabupaten yang nilainya mencapai Rp260,3 miliar.
Ketua Presidium JaDI Sultra Hidayatullah meminta para penyelenggara menyusun anggaran yang efektif dan efisien
Mantan Ketua KPUD Sultra ini menyarankan beberapa langkah agar perhelatan akbar lima tahunan itu efektif dan efisien. Menurut Hidayatullah KPU perlu memangkas anggaran perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta untuk keperluan konsultasi.
Baca Juga : Biaya Pilkada 7 Kabupaten Naik, KPU Usulkan Rp 260,3 Miliar
“Selain undangan resmi bimbingan teknis (Bimtek) atau pertemuan. Tetapi kalau anggaran perjalanan dinas seperti konsultasi-konsultasi dihapus saja karena melahirkan inefiseinsi serta waktu kerja habis hanya perjalan dinas sehingga pekerjaan tahapan terbengkalai,” tegas Hidayatullah.
Selain itu, agenda-agenda rapat yang tidak penting, menggunakan sarana hotel juga dikurangi. JaDI menyarankan menggunakan kantor KPU untuk rapat-rapat biasa seperti tahapan dan rapat koordinasi dengan stakeholders maupun penyelenggara di bawah.
“Kantor harus menjadi sentral kegiatan utama para komisioner dan sekretariat KPU,” imbuhnya.
Ditambahkan kata dia, rental mobil juga harus ditiadakan. KPU baiknya meminta bantuan mobil pinjam pakai kepada pemda masing-masing apabila kekurangan kendaraan operasional.
Baca Juga : Honor Tim Adhoc Naik, KPU Muna Usulkan Anggaran Pilkada Rp47 Miliar
“Banyak contoh rental-rental mobil untuk pilkada banyak masalah dan juga penggunaannya hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Angggara rental mobil harus dihapus,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra Laode Abdul Natsir Moethalib menyatakan biaya pilkada untuk 7 kabupaten meningkat jika dibandingkan dengan gelaran pilkada sebelumnya. Kali ini, 7 KPU kabupaten mengusulkan biaya sebesar Rp260,3 miliar.
“Usulan biaya pilkada serentak 2020 untuk diajukan pembahasan kepada pemda masing-masing antara lain Konawe Utara Rp30,2 miliar, Konawe Selatan Rp53 miliar, Muna Rp46,2 miliar, Wakatobi Rp27,5 miliar, Konawe Kepulauan Rp30,6 miliar, Butur Rp23,9 miliar dan Kolaka Timur Rp48,9 miliar,” beber Laode Abdul Natsir Moethalib, di ruang kerjanya, Kamis (4/7/2019).
Abdul Natsir menegaskan, lahirnya usulan anggaran tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi (Rakor) dengan masing-masing KPU kabupaten tersebut. Prinsipnya, kata dia, anggaran pilkada tersedia dan jumlahnya cukup, bukan soal banyak atau sedikitnya usulan dimaksud.
“Kepastian berapa jumlah akhir dana pilkada yang akan direalisasikan, menunggu hasil pembahasan dan kesepakatan antara KPU kabupaten dengan pemkab masing-masing yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” imbuhnya. (B)
