ZONASULTRA.COM, KENDARI – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Nursalam Lada terkejut mengetahui anggaran untuk pengadaan baju tenun Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra mencapai Rp. 20,8 miliar.
Menurutnya anggaran tersebut sangat besar. Apalagi anggarannya diambil dari APBD. Sementara masih ada prioritas lain yang mesti digenjot Pemprov Sultra khususnya infrastruktur
“Saya tidak mengerti kenapa sampai menyedot anggaran sebesar itu. Tapi kalau ada kebutuhan seperti itu ya kita harus respon. Tapi nanti dilihat dulu di APBDnya kita, centolnya dimana anggaran itu,” kata Nursalam di ruangannya, Kamis (9/3/2017).
Terrkait pemanfaatan kain tenun tradisional sudah ada peraturan daerah (Perda) yang dibuat pada tahun 2013. Dimana dalam perda tersebut diharapkan untuk anak sekolah dan PNS di hari-hari tertentu menggunakan kain tenun tradisional.
“Tapi bahwa dasarnya kalau memang barang itu ada, harus ada anggaran untuk itu karena ada perdanya. Tapi kalau anggarannya sebesar itu ya kita lihat dari sisi manfaatnya dulu, jangan sampai terjadi pemborosan anggaran daerah. Sebab di daerah ini masih banyak yang perlu diprioritaskan,” ungkapnya.
(Berita Terkait : Gubernur Anggarkan Rp.20,8 Miliar Seragam Tenun PNS Pemprov)
Lebih lanjut Nursalam mengatakan, kalau pengadaan baju tenun yang diwacanakan oleh Gubernur Sultra Nur Alam, dijadikan sebagai pakaian dinas setiap PNS lingkup Pemprov memang ada anggarannya di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Memang setiap SKPD itu ada anggaran pakaian dinas. Tapi kalau anggarannya sebesar Rp. 20,8 miliar mungkin itu jumlah secara keselurahan. Tapi nanti dilihat dulu ya,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, seluruh PNS lingkup Pemprov Sultra tahun 2017 akan menggunakan seragam tenun daerah khas Sultra pada satu hari tertentu. Untuk menyiapkan baju tenun tersebut Pemprov Sultra akan menganggarkan sekitar Rp. 20,8 miliar. (B)
Reporter: Ramadhan Hafid
Editor : Tahir Ose
