ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Rapat konsultasi komisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 dengan pimpinan satuan perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Utara, seyogyanya dimulai pada hari ini. Namun, hingga memasuki jam ke dua tidak satupun pimpinan instansi yang muncul di gedung DPRD setempat.
Hal tersebut pun membuat ketua Komisi C Samir kesal. Selaku wakil rakyat tidak ingin mencampuri hak preogratif Bupati Ruksamin untuk melantik pejabat eselon II. Namun, imbas belum adanya kejelasan yang terjadi berdampak pada rapat konsultasi komisi. Dia menilai pimpinan SKPD sudah tidak ada rasa kepedulian untuk membahas RAPBD 2017.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya lanjut Samir, dimana seluruh pimpinan SKPD aktif dalam membahas RAPBD. Namun untuk tahun 2017, dirinya merasa miris melihat kondisi para abdi negara di pemerintahan Ruksamin-Raup.
“Tidak ada kepastian memang, bahkan ada SKPD yang kami dapatkan bicara bahwa ngapain kita bahas, habis kita bahas kita diganti,” ujar Samir dengan nada kecewa, Kamis (15/12/2016).
Kata Samir, pemerintahan Ruksamin-Raup saat ini ada kegaduhan yang muncul dikalangan pimpinan SKPD.
Padahal, intruksi Bupati Ruksamin pada rapat paripurna pandangan fraksi, Rabu (14/12/2016) kemarin seluruh pimpinan dinas harus hadir dalam rapat konsultasi tingkat komisi.
Politisi asal partai Hanura itu, menyayangkan sikap abdi negara yang terkesan menganggap jabatan yang diberikan adalah warisan, sehingga ada ketakutan untuk kehilangan.
Semestinya sebagai PNS tidak perlu memikirkan hal tersebut, dan berbuat secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat.
“Harusnya mereka tidak perlu memikirkan mau diganti atau tidak, tetap jalankan. Sekarang nda ada SKPD nya, bahkan ada yang ke Jakarta. Kita kecewa melihat kondisi ini. Nda ada gunanya kita bahas anggaran kalau salah tempat,” katanya.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi A Rasmin Kamil, dia menjelaskan, baik rapat konsultasi maupun pembahasan RAPBD semestinya tidak bisa diwakili. Mengingat, hal yang akan dibahas merupakan program-program pembangunan untuk Konawe Utara.
“Ironis, coba lihat kami sudah menjadwalkan dimulai pukul 09.00 wita. Tapi sampai sekarang tidak ada yang nongol, baru satu dua SKPD itupun diwakilkan,” kata Rasmin.
Melihat kondisi demikian, politisi asal partai PKB itu mendesak Bupati Ruksamin memgambil sikap secara tegas. Mengingat, jika hal tersebut dibiarkan maka kondisi pemerintahan saat ini akan semakin tidak jelas arahnya. (B)
Reporter Murtaidin
Editor : Tahir Ose
