ZONASULTRA.COM, RUMBIA – Puluhan warga peternak yang tergabung dalam Koalisi Pejuang Keadilan (KPK) Bombana mendatangi kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit 10 Tina Orima Bombana dan kantor bupati setempat, Senin (18/3/2019).
Massa yang berdemonstrasi itu, menyoroti hadirnya PT Jhonlin Batu Mandiri (JBM) yang kini menguasai lahan ternak seluas 20 ribu hektar. Kondisi tersebut membuat rakyat penggembala sapi di sekitar perusahaan resah lantaran nyaris kehilangan lokasi beternak.
Perusahaan tebu itu diduga telah menguasai lahan yang cukup luas dari total 331.616 hektar luas daratan Bombana saat ini. Gabungan massa aksi itu pun meminta penjelasan dari piihak KPHP Tina Orima terkait pola kemitraan dengan perusahaan tebu yang hadir di Bombana sejak tahun 2017 itu.
“Hadirnya PT Jhonlin Batu Mandiri di areal lahan wilayah penggembalaan ternak sapi adalah atas izin pemerintah daerah (pemda). Perusahaan itu memanfaatkan lahan tersebut untuk berkebun tebu dengan luasan lahan sekitar 20 ribu hektar, dan itu dianggap sangat merugikan warga peternak, karena mereka nyaris tidak punya lokasi ternak,” ungkap koordinator aksi KPK Bombana, Yudi Utama Arsyad di halaman Kantor Bupati Bupati Bombana, Senin (18/3/2019).
(Baca Juga : Tumpukan Sampah Merusak Pemandangan RTH di Bombana)
Yudi mengatakan kebijakan Pemda Bombana saat ini sama sekali tidak berpihak kepada rakyat dalam memberi izin luasan lahan tersebut. Sebab, lahan gembala warga peternak adalah berkaitan dengan keberlangsungan hidup, sumber usaha, dan ekonomi masyarakat peternak.
” Kami di sini hadir meneriakkan kebijakan pemerintah yang mencekik ekonomi para peternak di sekitaran perusahaan itu,” tegas Yudi.
Olehnya, para pendemo mengajukan empat permintaan untuk Pemda Bombana. Pertama, meminta Pemda Bombana agar bersama masyarakat memperjuangkan kaum peternak seperti yang termaktub dalam program Pemda Bombana, Gembira Sejahtera.
Kedua, pemda diminta mampu menghentikan aktivitas pengelolaan lahan perkebunan oleh PT Jhonlin Batu Mandiri. Ketiga, Kepala KPHP Tina Orima Unit 10 Bombana diminta agar memperjelas pola kemitraan antara masyarakat dan PT Jhonlin.
“Permintaan terakhir kami, jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka kami bersama kaum peternak tak akan pernah berhenti sebelum tuntutan itu terpenuhi,” pungkasnya.
Hingga pukul 14.00 Wita, massa aksi belum mendapat jawaban dari pemda maupun pihak KPHP unit 10 Tina Orima. (B)
Kontributor: Muhammad Jamil
Editor: Muhamad Taslim Dalma
