ZONASULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (27/5/2019). Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, membahas tentang pengelolaan aspal Buton.
Hal itu di sampaikan oleh Plt Kepala Dinas Kominfo Sultra, Syaifullah dalam releasenya. Menurut Syaifullah, rakor tersebut membahas rencana pemerintah pusat untuk memanfaatkan dan penggunaan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.
“Jadi sebenarnya ini adalah rapat lanjutan, antara pak Luhut dan pak Ali Mazi pada, 2 Mei 2019 lalu. Membahas untuk kelanjutan pemanfaatan aspal buton,” terangnya.
Dijelaskan Syaifullah, dalam rakor itu Gubernur Sultra memaparkan kandungan aspal Buton yang merupakan aspal terbaik. Dari uji lapangan aspal Buton memiliki kandungan deposit sekitar 663 juta ton, perkiraan nilai uang Rp 331 triliun dengan jangka waktu pengolahan sekitar 100 tahun.
“Tapi Hasil ujinya itu masih menunggu dikeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), dari perindustrian dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),” ujarnya.
(Baca Juga : Lima Ribu Ton Aspal Buton, Diekspor ke China)
Lanjutnya, Gubernur Ali Mazi pun berharap, kedepan Sultra bisa memiliki industri pengelolaan aspal Buton, khususnya bertempat di Kabupaten Buton. Hal itu bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari pembukaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Lebih lanjut Syaifullah menjelaskan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui kualitas aspal Buton. Menurut Luhut aspal Buton sangat berkualitas, dan harus segera diolah untuk mengurangi 75 persen impor aspal Indonesia yakni 1,3 juta ton sampai 1,7 juta ton per tahun atau senilai USD 500.
“Pak Luhut meminta agar segera dilakukan rapat teknis perhitungan jumlah kebutuhan import, permintaan dalam negeri (aspal jalan negara, provinsi, kabupaten dan jalan desa) yang akan dilaksanakan pada 3 Juni 2019 mendatang. Sebab targetnya sekitar dua tahun aspal Buton sudah bisa digunakan untuk seluruh pembangunan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia, dengan sasaran Indonesia mengurangi signifikan import aspal,” tutupnya.
Untuk diketahui, dalam rakor itu turut di hadiri oleh Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian SDM, Badan Standarisasi Nasional (BSN), BPPT, LIPI, Kadis ESDM dan Kadis Bina Marga Sultra dan pejabat lainnya. (b)
