ZONASULTRA.COM,WANGGUDU– Tim Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) turun langsung membantu para korban banjir di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kehadiran ANRI bidang dokumen itu, untuk membantu masyarakat memperoleh kembali berkas penting yang hanyut akibat diterjang banjir bandang. Tim ANRI mengumpulkan data dokumen masyarakat yang rusak dan hanyut untuk dibuatkan kembali.
Kasubdid Reproduksi Digitalisasi Arsip Nasional, Suharto mengatakan, aksi yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari permohonan Pemda Konut untuk membantu masyarakat kembali memperoleh dokumen penting yang rusak atau lenyap disapu banjir.
“Kami turun ada empat tim, sesuai tupoksi kami membantu masyarakat korban banjir menyalamatkan arsip. Seperti yang terkena bencana, yang rusak, kena air dan lumpur. Ini kita perbaiki kembali, kita selamatkan sehingga dapat digunakan kembali untuk keperluan,” kata Suharto di lokasi pengungsian korban banjir, Selasa (16/7/2019).
Pihaknya juga terus mendampingi serta memberikan dukungan kepada pemerintah setempat selama masa transisi atau perbaikan berakhir. ANDRI memberikan apresiasi atas usaha Bupati Konut Ruksamin yang terus memperjuangkan masyarakatnya.
(Baca Juga : Perbaikan Listrik 6 Kecamatan di Konut Tuntas Pekan Depan)
“Untuk dokumen masyarakat yang hilang kita proses, tinggal dikoordinasikan ke instansi yang berwenang. Misalkan seperti sertifikat, dikoordinasikan ke desa atau kelurahan terus didata selanjutnya disampaikan ke Badan Pertanahan,” ujarnya.
Di tempat itu, Bupati Konut Ruksamin mengaku bersyukur atas kehadiran tim ANDRI di wilayah kepemimpinannya. Menurutnya, dokumen merupakan salah satu hal yang terpenting untuk masyarakat memperoleh hak-hak untuk kelangsungan hidup.
“Dari tim Arsip Nasional RI ini mereka datang membantu jika ada yang bersifat arsip keluarga maupun daerah, misalkan ada ijazah-ijazah, dokumen-dokumen yang ada di sekolah, kantor desa, lurah, kecamatan, koramil, yang bisa diamankan akan diperbaiki seperti semula,” terangnya.
Dia menambahkan, menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan segera menggelar rapat terpadu tentang singkroninasi data yang melibatkan lansung unsur pemda setempat, perbankan, pertanahan, asuransi, pengadilan agama, kepolisian, TNI, serta kependudukan dan pencatatan sipil.
“Tentu dalam proses kita juga akan minta pendapat, petunjuk seperti apa prosesnya. Yang jelas ini kita gratiskan untuk masyarakat semua kami yang urus dari pemerintah,” tukasnya. (B)
