ZONASULTRA.COM, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bakal memberikan sanksi tegas kepada para penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pemberian sanksi itu berupa penyitaan kendaraan hingga tuntutan pidana.
Hal itu disampaikan langsung oleh Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Fungsional Korwil VIII Edi Suryanto, dalam releasenya kepada awak media, Selasa (10/9/2019).
Baca Juga : KPK: 267 Perusahaan Tambang di Sultra Menunggak Pajak
Edi menerangkan, sampai saat ini masih banyak tunggakan PKB baik perorangan, pemkab/kota ataupun badan usaha yang masih menunggak PKB. Jumlah tunggakan PKB sampai saat ini hampir mencapai Rp100 miliar.
“Tunggakan perorangan ada yang lebih dari Rp100 juta, dari beberapa kendaraan. Inisial 10 penunggak pajak kendaraan bermotor perorangan adalah KS, S, B, S, J, H, A,W,S,A. Sedangkan tunggakan perusahaan ada yang mencapai hampir Rp300 juta, inisial 10 perusahaan penunggak terbesar adalah BJU, SA, UA, DR, KP, JNS, DRP, SMB, BJU, TMM,” terangnya.
Baca Juga : Kota Kendari Urutan Pertama Penunggak Pajak Randis di Sultra
Edi pun berharap, baik masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha se Sultra yang memiliki kendaraan bermotor, membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu. Bagi yang memiliki tunggakan PKB diharapkan segera melunasi.
“KPK mengapresiasi Bapenda Sultra yang sudah berupaya sekuat tenaga, mengupayakan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor menekan tunggakan PKB. Untuk pemerintah kabupaten dan kota juga cukup besar walaupun ada pelunasan yang cukup signifikan,” katanya.
Dia juga berharap agar seluruh wajib pajak mematuhi dan segera menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor tersebut. (A)
Reporter: Randi Ardiansyah
Editor: Abdul Saban
