ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kerjasama antar daerah untuk mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi covid-19. Mendagri Tito Karnavian telah menandatangani Permendagri No 22 tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), maupun tentang Kerjasama Daerah dengan Pihak Lain (KSDPK).
Berdasarkan Permendagri ini, urusan Pangan dan Pertanian merupakan salah satu objek kerjasama urusan pemerintahan. Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, selaku Sekretaris Satuan Tugas Monitoring Ketahanan Pangan di daerah menilai kerjasama antar daerah dalam mengatasi permasalahan logistik dan distribusi pangan sangat mendesak.
“Terdapat 9 jalur tol laut yang sangat berpotensi membangun konektivitas stok dan distribusi pangan khususnya di wilayah Timur Indonesia, prasarana ini belum optimal dimanfaatkan dalam menjaga ketahanan pangan dari sisi kelancaran distribusi,” kata Kastorius dalam webinar bertema Daerah Membangun: Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan pada (2/7/2020).
Ia mengatakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2019 menunjukkan ketimpangan ketahanan pangan. Berdasarkan data itu terdapat 71 kabupaten atau 17,1 persen dari 416 kabupaten dengan skor IKP yang rendah atau kategori rentan pangan. Daerah-daerah tersebut terdiri dari 18 Kabupaten di Provinsi Papua, 5 Kabupaten di Papua Barat, 1 Provinsi Maluku.
Kabupaten-kabupaten tersebut sangat tergantung pada pasok pangan dari wilayah lain yang merupakan daerah sentra untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Kastorius mengatakan bahwa daerah tersebut sudah maksimal dalam memproduksi tetapi sangat kurang untuk dapat memenuhi konsumsi. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama antar daerah diharapkan persoalan distribusi dan keterjangkauan pangan akan bisa diatasi.
“Ini yang ingin didorong oleh Pak Menteri, agar kita berpikir meningkatkan kualitas dari kerjasama antar Pemda,” kata Stafsus Tito Karnavian ini.
Infrastruktur tol laut yang sudah ada, khususnya jalur 15, menurut Kastorius, dapat dimaksimalkan karena distribusi pangan melalui jalur tersebut ke wilayah Timur Indonesia dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih murah dan memiliki kapasitas angkut yang lebih besar.
Kerjasama antar Pemda diharapkan menciptakan terobosan atas masalah yang diakibatkan oleh tidak bekerjanya mekanisme pasar maupun oleh adanya hambatan distribusi dan logistik yang semakin menonjol dihadapi oleh negara-negara di dunia di tengah pandemi Covid-19. (a)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor : Kiki
