ZONASULTRA.ID – Gerakan politik pasangan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati Buton Utara (Butur) Fahrul Muhammad – Ahali, dianggap berlebihan. Alat Peraga Kampanye (APK) yang mereka tebar dengan logo Gerindra belum mendapat restu parpol tersebut.
Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya (Laskar) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dibentuk Gerindra melalui SK pengurus pusat Laskar dengan nomor 010/KPTS/PP-LA Gerindra, telah melayangkan somasi kepada duet Fahrul-Ahali akibat baliho berlogo Gerindra yang mereka sebar di Butur dan media sosial.
Pengurus Laskar Sultra Myrwan, mengatakan pemasangan lambang Gerindra dengan parpol lain di APK milik Fahrul-Ahali, telah mencederai hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra yang digelar 7 Mei 2024.
Ia menekankan lambang Gerindra agar tak disalahgunakan figur yang ingin berlaga di Pilkada, kecuali mendapat izin dari partai. “Lambang Gerindra, untuk tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak berhak menggunakannya,” ujarnya didampingi Pengurus Laskar Sultra Hartono, Sabtu (29/6/2024)
Myrwan menegaskan dari data Gerindra Sultra, Fahrul-Ahali bukan pengurus ataupun anggota Gerindra. Jadi tak berhak menggunakan simbol Gerindra dalam melakukan sosialisasi menghadapi Pilkada.
Karena itu, Laskar melayangkan somasi dengan nomor 01/SM/VI/2024 yang ditujukan kepada Fahrul-Ahali agar menurunkan APK maupun flier yang beredar di media sosial dengan simbol Gerindra. Apalagi, DPD Gerindra Sultra belum pernah mengeluarkan izin baik secara lisan maupun tulisan kepada Fahrul-Ahali untuk sosialisasi menghadapi Pilkada.
Bila yang bersangkutan tidak mengindahkan somasi itu, kata Myrwan, pihaknya akan menempuh upaya lain dengan melaporkan kasus ini di Polda Sultra dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
Berdasarkan penelusuran Zonasultra, pasangan Fahrul Muhammad – Ahali menggunakan tiga logo partai dalam sosialisasinya yakni PDIP, Gerindra, dan PKS.
Editor: Muhamad Taslim Dalma
