ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 10 partai politik (Parpol) telah sepakat untuk merekomendasikan setengah dana Parpol ditanggung negara. Terkait hal ini anggota DPR RI Haerul Saleh justru tidak setuju, pihaknya malah menginginkan semuanya ditanggung negara.
“Parpol itu idealnya dibiayain negara baru setelah itu penegakan hukum bisa kita lihat, baru akan bisa dilaksanakan secara konsisten,” ujar Haerul saat ditemui di kantornya di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Politisi Gerindra ini menilai instrumen penting dalam negara ini adalah partai politik. Menurutnya jika tidak ada Parpol maka tidak akan ada demokrasi.
“Karena kita sadari bahwa parpol itu memegang peranan penting terhadap jalannya pemerintahan di negara kita ini, maka negara punya kewajiban tersebut,” lanjut Haerul.
Sudah sepatutnya negara menujang keberlangsungan partai sehingga lahir partai-partai yang sesuai harapan rakyat yang tentunya bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Diakui anggota DPR asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini bahwa sistem pendanaan Parpol saat ini kurang efektif. Pasalnya biaya untuk kebutuhan Parpol sangat besar tentu saja membutuhkan pemasukan yang besar juga.
Hal ini menjadi potensi kader-kader Parpol memilih mengambil jalan pintas untuk membayar biaya politiknya. “Jangan 50% kasih 100%. Jadi kalau ada yang korupsi langsung kasih masuk penjara tidak usah banyak bicara kita semua terima,” tegas anggota Komisi XI DPR RI ini.
(Baca Juga : Koordinasi KPK dan Parpol Sepakati Setengah Pendanaan Partai Ditanggung APBN)
Namun seideal cita-cita harus sesuai dengan realitas yang ada. Saat dikonfirmasi terkait kemampuan keuangan negara jika setengah dana Parpol ditanggung negara telah disepakati, Haerul memilih pesimis.
“Tidak ada uang Indonesia, bangkrut,” jawab Haerul singkat. Pasalnya hutang negara bertambah, tapi di satu sisi tidak memberikan dampak yang baik kepada daerah.
“Hutang kita bertambah besar tapi hutang tersebut tidak memberikan kesejahteraan di daerah, buktinya masih terjadi pemotongan,” tutupnya. (A)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
