ZONASULTRA.COM, LAWORO – Pemerintah daerah Muna dinilai setengah hati dalam mengurus pemekaran daerah otonomi baru (DOB), yakni kabupaten Muna Barat (Mubar). Pasalnya, sejumlah kewajiban pemda Muna sebagai pemerintah induk kepada DOB belum juga terealisasi.
Ada sejumlah kewajiban dan hak-hak DOB seperti aset yang bergerak, dan tak bergerak milik kabupaten Muna Barat (Mubar) hingga kini belum diserahkan oleh Kabupaten Muna.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mubar, Zakarudin Saga mengatakan, sesuai amanah Undang – Undang nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat, aset tersebut harusnya sudah diterima dari kabupaten induk. Berdasarkan Undang – Undang penyerahan aset dari kabupaten induk ke kabupaten baru paling lama tiga tahun.
“Dokumen aset itu sudah pernah dikirim sebanyak dua kali oleh Pemda Muna, namun kita tolak karena tidak sesuai dengan aturan. Dan penolakan itu kita tembuskan di DPRD Mubar, DPRD Muna, Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Badan Pemerika Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Zakarudin saat ditemui di Sekretariat Pemda Mubar, Selasa (9/1/2018).
Dikatakannya, bila mengacu pada aturan dalam proses penyerahan aset tersebut, pemkab Mubar dan Muna harus duduk bersamaan lalu diserahkan dan dibuktikan dengan berita acara.
“Mestinya tidak dikirim begitu saja. Tata cara penyerahannya harus mengacu pada regulasi yang ada makanya saya tolak kemarin”, katanya.
Terkait hal tersebut, kata Zakarudin, Pemda Muna dan Pemda Mubar belum melakukan proses serah terima aset dari Pemda Muna ke Pemda Mubar karena antara Pemda Muna ke Pemda Mubar masih beda pandangan terkait prosedur serah terima aset.
“Sejauh ini belum ada agenda penyerahan aset dari Pemda Muna ke Pemda Mubar. Kalau masih menemui jalan buntu kita minta Pemda Sultra untuk memfasilitasi, supaya masalah ini selesai,” pungkasnya. (B)
Reporter : Laode Pialo
Editor : Kiki
