ZONASULTRA COM, ANDOOLO – Guna mempertahankan dan meningkatkan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) Arsalim Arifin menyerahkan surat pernyataan komitmen terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemkab Konsel 2018 di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Surat pernyataan ini diterima oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, M Yusuf Ateh di Jakarta Jumat (2/2/2018) kemarin.
Usai menerima penyerahan komitmen peningkatan kinerja SAKIP, Yusuf Ateh memberikan arahan dan evaluasi kepada Pemda Konsel agar memperbaiki dan menyinkronkan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan SAKIP di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Konsel.
“Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sesuai sasaran indikator kinerja yang diprioritaskan oleh pemda setempat,” tutur Yusuf Ateh.
“Di dukung dengan membangun suatu sistem aplikasi elektronik berbasis web atau e-government di dalamnya terdapat sistem e-plan, e-budgetting, e-report, e-monev yang terintegrasi dan terpadu, dan kami bersedia melakukan pendampingan,” tambahnya.
Yusuf melanjutkan, dengan berusaha mengoptimalkan penerapan sistem SAKIP di seluruh instansi pemerintah setempat bisa meningkatkan efisiensi anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, bukan hanya memotong anggaran, tapi harus dimulai dengan memperbaiki pola penganggaran di setiap OPD berbasis kinerja.
Wakil Bupati Konsel Arsalim mengatakan bahwa penyusunan dan penyerahan SAKIP adalah bentuk keseriusan dan komitmen pemda, sesuai penjabaran visi misi daerah ke depan untuk meningkatkan kinerja setiap OPD dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
“Setiap pimpinan OPD harus berkomitmen untuk mengimplementasikan SAKIP, dan memahami cara penerapannya serta melaksanakan cross cutting program dan kegiatan sesuai tujuan atau sasaran kinerjanya,” kata Arsalim, Sabtu (3/2/2018).
Lanjutnya, keinginan Deputi Kemenpan RB terkait e-government, pihaknya sejak tahun 2017 telah menganggarkan, dengan membuat aplikasi elektroniknya, dan terus disempurnakan.
Lebih jauh mantan Kepala Bappeda Konsel ini menjelaskan, aplikasi pengukuran (monitoring dan evaluasi) kinerja e-SAKIP yang akan terintegrasi dengan e-planing dan e-budgeting, serta mengimplementasikan hasil pengukuran kinerjanya dalam memberikan reward dan punishment kepada masing-masing OPD.
“Jika Pemda Konsel tidak mampu atau belum memenuhi kriteria perjanjian komitmen sesuai point-point yang di maksud di atas, maka kami bersedia diturunkan predikatnya dalam evaluasi AKIP nantinya,” tutup Arsalim. (B)
Reporter : Erik Ari Prabowo
Editor : Jumriati
