ZONASULTRA.COM, KENDARI – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal mengevaluasi tiga mega proyek pemerintahan Gubernur Ali Mazi.
Tiga mega proyek itu adalah pembangunan gedung perpustakaan modern, pembangunan jalan akses pariwisata Kendari – Toronipa, dan pembangunan rumah sakit jantung bertaraf internasional.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sultra Muh. Endang, DPRD menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap tiga mega proyek tersebut. Bentuk evaluasi yang dimaksud bisa berupa penghapusan program ataupun perubahan.
“Desakan evaluasi akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya, pihak Kemendagri bisa memberikan sikap,” kata Endang pada awak media di ruang kerjanya, Selasa (29/10/2019).
(Baca Juga : Tahap Awal Pembangunan RS Jantung Dimulai)
Menurutnya, evaluasi yang akan dilakukan DPRD sejalan dengan penegasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang akan melalukan evaluasi terhadap APBD pemerintah provinsi (Pemprov) se- Indonesia.
Penegasan Mendagri tersebut dimaksudkan untuk lebih fokus pada kesejahteraan dan tepat sasaran, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan di daerah.
Olehnya itu, kata Endang, DPRD Sultra mendukung sikap tegas Mendagri melakukan evaluasi APBD tahun anggaran 2020 pada setiap daerah di seluruh Indonesia.
Ketua DPD Demokrat Sultra ini menyebutkan, dalam pandangannya saat ini, ada beberapa program yang patut untuk dievaluasi dari berbagai aspek. Di antaranya pembangunan perpustakaan modern yang diperkirakan menelan anggaran Rp94 miliar, jalan akses pariwisata Kendari-Toronipa dengan anggaran Rp804 miliar.
Kemudian, pembangunan rumah sakit jantung bertaraf international yang akan menelan anggaran triliunan rupiah, dan pinjaman daerah sebesar Rp1,195 triliun.
(Baca Juga : Pembangunan Perpustakaan dan RS Jantung Sultra Mulai Dibangun Juli 2019)
“Saya selaku pimpinan DPRD akan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, terkhusus kepada DPRD provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, melakukan evaluasi terhadap APBD Sultra yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2020. Setelah anggota DPRD provinsi pulang dari kegiatan orientasi di Pusdiklat Depdagri di Makassar, permintaan evaluasi anggaran ini akan kita bahas,” ujarnya.
Sementara untuk pembangunan gedung perpustakaan, Endang mengungkapkan, perkembangan teknologi telah merubah paradigma pengunjung perpustakaan ke arah digitalisasi.
Untuk itu, perpustakaan bukan lagi tempat yang eksklusif, tetapi lebih ke pemanfaatan teknologi, sehingga kebutuhan informasi pengunjung perpustakaan bisa didapatkan tanpa harus berkunjung langsung ke perpustakaan.
Kata dia, di era ini lebih tepat melakukan support digitalisasi yang menuju e-library atau pembangunan digitalisasi, sehingga lebih bermanfaat dan efisien dari sisi anggaran.
Selanjutnya, pembangunan jalan akses pariwisata Kendari-Toronipa juga perlu dievaluasi. Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur termasuk jalan merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan skala prioritas.
(Baca Juga : Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa Telan Anggaran Rp1,1 Triliun)
Alokasi anggaran yang sangat besar hingga mencapai Rp804 miliar hanya untuk menghubungkan akses Kendari-Toronipa dinilai sebagai suatu pemborosan anggaran. Sebab, masih banyak fasilitas infrastruktur jalan yang rusak parah dan lebih mendesak dilalukan perbaikan, seperti jalan poros Raha – Lakapera (Muna), Lalembuu (Konsel), Buton Selatan, dan beberapa daerah lainnya.
“Kalau jalan-jalan yang saya sebutkan tadi dijadikan prioritas, justru akan lebih bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ketimbang akses Kendari-Toronipa. Kalau pun mau dibangun untuk kebutuhan akses ke objek pariwisata, seyogyanya tidak menelan anggaran fantastis hingga triliunan rupiah,” kata mantan Ketua KNPI Sultra ini.
Kemudian pembangunan rumah sakit jantung bertaraf international yang urgensi pembangunannya belum menjadi prioritas, mengingat fasilitas dan kesiapan dari sisi sumber daya manusia (SDM) belum memadai. Apabila tetap dipaksakan, kata Endang, dikhawatirkan tidak dapat beroperasi secara maksimal.
“Kami akan lebih sepakat jika Pemprov Sultra memaksimalkan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Provinsi Bahteramas,” ujarnya.
Pinjaman Dinilai Belum Urgen
Endang juga menilai pinjaman daerah sebesar Rp1,195 triliun untuk membangun mega proyek tersebut tak ada urgensinya. Kata dia, pinjaman daerah bukanlah sesuatu yang baru, tetapi idealnya pinjaman itu dilakukan untuk hal yang mendesak dan diperuntukkan pada hal yang besar.
Menurutnya, pinjaman daerah diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara adil dan merata, bukan hanya di Kota Kendari saja, tapi di 17 kabupaten/kota se-Sultra.
Pinjaman juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintahan daerah, dan periodesasi masa jabatan gubernur dan wakilnya, sehingga tidak menjadi beban bagi daerah serta gubernur dan wakil gubernur selanjutnya.
Endang menyebut, pemerintahan Ali Mazi dan Lukman Abunawas akan meninggalkan utang yang besar akibat pinjaman daerah itu. Sebab, di tahun 2021 hingga 2022 hanya akan membayar bunga pinjaman, sedangkan di akhir masa pemerintahan yakni pada 2023 mendatang, baru akan membayar pokok sebesar Rp400 miliar. Artinya, masih ada utang sebanyak Rp800 miliar yang diwariskan.
Sementara di tahun 2023 mendatang, Sultra akan menghadapi agenda besar yakni pilgub dan pilkada serentak di kabupaten/kota. Hajatan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp600 miliar.
“Saya memastikan bahwa APBD 2021 hingga 2023 mendatang akan turun. Saat ini dalam kondisi naik karena ada pinjaman. Ini yang harus diperhatikan oleh Ali Mazi dan Lukman Abunawas,” kata Endang. (b)
