ZONASULTRA.COM, KENDARI – Ketua Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang melancarkan kritikan terhadap kepemimpinan pasangan Gubernur Ali Mazi-Lukman Abunawas. Endang mengaku ragu dengan leadership pasangan gubernur itu dalam menjalankan pemerintahan.
Sejumlah hal yang menjadi sorotan Endang adalah banyaknya pejabat yang tak kunjung didefinitifkan, yakni Sekda Provinsi Sultra saat ini diisi penjabat (sementara) dan kurang lebih 10 eselon II (kepala dinas) yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Misalnya Kepala Dinas Bina Marga, sudah setahun lebih dijabat Plt.
Pelayanan pemerintahan memang tetap akan jalan meskipun dijalankan oleh Plt, namun kata Endang, secara organisasi yang namanya Plt tidak akan maksimal bekerja. Sebab tidak ada ketenangan dalam bekerja dan loyalitas dipastikan “asal bapak senang”.
Selain soal Plt, Endang juga menyoroti pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang digelar di Sultra pada awal November 2019 lalu. Acara HPS yang berkelas dunia itu hanya dibuka oleh setingkat menteri.
(Baca Juga : DPRD Sultra Bakal Evaluasi Tiga Mega Proyek Ali Mazi)
“Banyak pertanyaan masyarakat soal pelaksanaan dan kemanfaatannya (HPS), yang buka hanya menteri (Menteri Pertanian) dan yang tutup Pj Sekda. Mendatangkan presiden, wapres, atau menko saja untuk acara tingkat dunia susah,” ujar Endang saat berbincang dengan Zonasultra.com di Kendari, Senin (11/11/2019).
Hal-hal yang demikian hanyalah kinerja birokrasi di tingkat provinsi, belum lagi tugas-tugas pembinaan di tingkat kabupaten/kota. Endang mencontohkan pengisian jabatan Wakil Wali Kota Kendari hingga saat ini didiamkan oleh Pemerintah Kota dan DPRD. Padahal, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur seharusnya mendorong dan memfasilitasi pengisian jabatan itu.
Selain itu, Endang menyoroti jabatan Bupati Buton Selatan (Busel) yang belum definitif, yakni La Ode Arusani yang masih Plt. Menurut Endang, jabatan Bupati Busel agar segera definitif, juga dibutuhkan peran-peran gubernur sehingga pelantikan tidak ditunda-tunda.
(Baca Juga : Endang Soroti Pernyataan Gubernur Terkait Penyebab Banjir)
Endang juga tidak melihat ada peran dari gubernur dan wakil gubernur ketika ada dua warga Sultra yang meninggal saat melakukan aksi demo di DPRD Sultra pada 26 September 2019 lalu. Dua warga Sultra yang berstatus mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) dinilai tidak mendapat perhatian pemerintah provinsi.
Pemerintah Provinsi Sultra melalui Plt Kepala Dinas Kominfo Sultra Syaifullah yang dimintai tanggapan terkait kritikan tersebut, belum dapat memberi penjelasan. Dia akan segera mambuat tanggapan secara lengkap atas kritikan-kritikan tersebut melalui siaran pers.
“Nanti saya bikin rilis dulu yah,” ujar Syaifullah melalui telepon seluler, Selasa (12/11/2019).
