ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Ditengah isu pindahnya ibu kota negara, legislator Sulawesi Tenggara (Sultra) masih berharap Presiden Jokowi dapat mencabut moratorium pemekaran daerah. Sebanyak 314 daerah yang sudah mengusulkan pemekaran, termasuk Kepulauan Buton (Kepton) tidak dapat terealisasi akibat moratorium itu.
Anggota DPR RI asal Sultra, Haerul Saleh alih-alih mendukung ibu kota pindah, ia berpendapat masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan.
“Masih banyak PR atau yang lebih penting yang dibutuhkan masayarakat di daerah-daerah terkait upaya mereka dalam mengelola daerahnya agar ekonominya bisa lebih baik,” kata Haerul saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (28/8/2019).
Dengan begitu, lanjut Haerul, masyarakat daerah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan lebih sejahtera. Haerul juga berpendapat sudah saatnya Jokowi mencabut moratorium pemekaran daerah.
(Baca Juga : Amirul Tamim: Pemekaran Kepton Tunggu Jokowi Keluarkan PP Desertada)
“Saya yakin Pak Jokowi sudah saatnya cabut moratorium pemekaran, sehingga daerah-daerah yang sudah mengusulkan pemekaran sudah lama ini, insyaallah di periode kedua Pak Jokowi akan terealisasi,” lanjutnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Ridwan Bae. Ia berharap selain memindahkan ibu kota, Jokowi juga memperhatikan daerah termasuk usulan pemekaran daerah. Ridwan optimis Jokowi selain memutuskan pindahnya ibu kota juga dapat sesegera mungkin mencabut moratorium pemekaran daerah.
“Kita harapkan bahwa Pak Jokowi ini bagaimana menangani persoalan semuanya, ibu kota dipindah ke Kalimantan. Dengan kejadian ini semoga daerah otonom juga akan diperhatikan,” kata Ridwan.
(Baca Juga : Ridwan Bae Sebut Pemekaran Kepton Jadi Perhatian Khusus Presiden)
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Umar Arsal juga mengamini harapan kedua legislator tersebut. Ia berharap di periode kedua Jokowi dapat mencabut moratorium pemekaran daerah.
“Tapi kan janjinya presiden dan teman-teman DPR akan membuka, mendesak pemerintah untuk moratorium dibuka,” ujar Umar Arsal.
Kendati demikian, seleksi pemekaran tetap selektif. Umar juga yakin syarat-syarat pemekaran Provinsi Kepton telah dipenuhi. “Pemekaran tetap selektif dan saya rasa untuk kepton sangat memenuhi syarat,” ujarnya. (b)
