ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Polemik tambang bukan hanya terjadi di bumi anoa, tapi juga terjadi di beberapa wilayah pertambangan di Indonesia.
Komisi VII DPR RI mengundang Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta seluruh Direktur Utama (Dirut) perusahaan tambang.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir, sempat dibuat kesal lantaran banyak Dirut perusahaan tambang yang tidak hadir. Terlebih lagi Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot tidak membawa data-data yang yang akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (12/3/2019) sore.
Dalam RDP itu, Nasir meminta laporan data terkait penimbunan tanah setelah tambang digali serta jumlah yang sudah ditimbun. Namun data tersebut tidak dapat disajikan dalam waktu singkat, sehingga rapat kembali ditunda pekan depan.
Hadir dalam kesempatan ini Dirut PT. Ceria Nugraha Indotama, Derian Sakmiwata. Derian mengaku undangan rapat dari Komisi VII DPR RI cukup mendadak sehingga pihaknya tidak membawa data-data yang dibutuhkan. Sementara terkait permasalahan tambang, Derian mengaku tidak ada masalah serius yang dihadapi oleh perusahaan yang dipimpinnya.
(Baca Juga : Pemerintah Pusat Sepakat Tak Ada Ruang untuk Pertambangan di Konkep)
“Tidak ada masalah sih. Memang kita tahu ada beberapa masalah tambang di Sultra, Alhamdulillah kita belum pernah termasuk,” ujar Derian saat dikonfirmasi awak Zonasultra di Gedung Nusantara I DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Selasa (12/3/2019) sore.
Sejak beroperasinya PT. Ceria Nugraha Indotama dua tahun lalu, hingga sekarang, kata Derian, pihaknya selalu taat membayar pajak dan Royalti. Perusahaanya telah empat kali membayar pajak dan royalti hingga mencapai total sekitar Rp.150 miliar.
“Jadi kita sudah patuh-patuh pajak. Semua kewajiban kita bayar, jaminan reklamasi Rp.2,6 miliar seperti yang beliau (Muhammad Nasir) sebut,” imbuh Derian.
Sedangkan soal pembangunan smelter, Derian menuturkan, perusahaanya telah sesuai dengan kurva S atau rencana kemajuan proyek yang telah disetujui oleh pemerintah, yang telah diverifikasi oleh surveyor Indonesia.
“Smelter kita sudah siap. Kalau masalah smelter kita mengikuti kurva S saja,” pungkasnya.
PT. Ceria juga telag melakukan perjanjian kerjasama dengan PLN Indonesia baru-baru ini. (b)
