ZONASULTRA.COM, LASUSUA – Warga Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) memanfaatkan reses Anggota DPR RI Rusda Mahmud untuk menyalurkan aspirasinya. Marsudi, salah seorang kepala desa di Pakue meminta dukungan Rusda untuk mekar dari Kabupaten Kolut.
Rencana Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk memekarkan dua daerah otonomi baru (DOB) di kawasan Papua dan Papua Barat menggugah masyarakat daerah lain untuk mekar, termasuk masyarakat Pakue.
“Jika diperlukan bisa membuka ruang daerah otonomi baru, kenapa kita tidak ikut ke sana. Saya yakin semua persyaratan sudah ada,” kata Marsudi di Aula Kecamatan Pakue, Kamis (27/12/2019).
Ia mengatakan Forum Percepatan Kabupaten Pakue (FPKP) yang akan mengupayakan percepatan pembentukan DOB Kabupaten Pakue telah dibentuk. Selanjutnya, ia meminta dukungan Rusda Mahmud selaku perwakilan di parlemen pusat untuk mengawal upaya pemekaran Pakue ini.
(Baca Juga : Tim Percepatan DOB Kabupaten Pakue Dibentuk)
“Kami meminta wakil rakyat kami di Jakarta, dalam hal ini Bapak Rusda Mahmud untuk membantu pemekaran Kabupaten Pakue,” kata Marsudi.
Dalam kesempatan yang sama, Rusda Mahmud setuju dengan upaya pemekaran Kabupaten Pakue. Ia menuturkan bahwa upaya pemekaran Pakue telah lama dilakukannya.
“Dari zamannya saya, itu (pemekaran Pakue) sudah ditandatangani dan dibawa ke provinsi. Saya sangat sepakat dengan DOB,” kata Rusda menanggapi.
Rusda mengatakan bahwa pemekaran dapat memberikan kesejahteraan untuk daerah yang dimekarkan. Mantan Bupati Kolut ini mengungkapkan, sebelum mekar Kolut hanya mendapat anggaran sebesar Rp4 miliar dari kabupaten induk.
“Setelah mekar tahun pertama saya menjabat bupati, anggaran itu Rp300 miliar, tahun kedua naik Rp400 miliar hingga terakhir Rp800 miliar,” ujar Rusda.
(Baca Juga : Reses di Kolut, Rusda Mahmud Tawarkan Konversi Mesin Katinting dari BBM ke LPG)
Dilansir dari portal Kolutkab.go.id, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kolut tahun anggaran 2020 senilai Rp1,05 triliun. Meski bukan wilayah kerja Komisi VII, tapi Rusda akan membantu menjembatani usulan pemekaran Pakue ke Komisi II DPR.
Sebagai informasi, Komisi II telah menerima beberapa aspirasi pemekaran daerah termasuk Provinsi Kepulauan Buton, Kota Raha, serta Konawe Timur.
“Kalau memang ada tim ke sana saya bisa memfasilitasi atau mempertemukan teman-teman di Komisi II untuk membicarakan ini,” tutup Rusda. (b)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
