ZONASULTRA.COM,KENDARI – Arah perekonomian Sulawesi Tenggara (Sultra) di tahun 2019 dinilia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan terkesan monoton jika tidak ada kebijakan yang cermat dalam pengelolaan anggaran.
Hal itu dikemukakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Samsul Anam. Menurutnya, Sultra masih akan berselancar dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana secara sektoral, sektor primer tetap berbasis pada pertanian dan pertambangan.
Kemudian, perekonomian Sultra pada sisi permintaan juga ditopang oleh gerak konsumtif pemerintah dan rumah tangga serta kegiatan investasi. Ia memprediksi pertumbuhan eknomi Sultra tahun 2019 akan berada sedikit diatas rata-rata nasional.
Pendapat yang sama juga dikemukakan Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Universitas Halu Oleo (UHO), Syamsir Nur. Dia jika perekonomian daerah akan mengalami kondisi yang lebih baik dan tetap ditopang oleh akselerasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan.
Diprediksi pula sektor perdagangan dan konstruksi akan tumbuh terutama di Kota Kendari dan daerah otonomi baru. Selanjutnya dari sisi permintaan, sektor kosumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah juga akan menjadi penopang tumbuhnya ekonomi Sultra.
#Pertumbuhan Ekonomi 2018
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra menujukkan perekonomian Sultra triwulan III-2018 tumbuh 6,62 persen year on year (y-on-y) meningkat dibanding triwulan III-2017 sebesar 6,56 persen.
Kepala BPS Sultra, Moh. Edy Mahmud menjelaskan perekonomian Sultra pada triwulan III-2018 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp30,58 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 22,64 triliun.
Baca Juga : BPS Catat Triwulan III 2018 Perekonomian Sultra Tumbuh 6,62 Persen
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 9,57 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran, dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 81,61 persen.
Kendati demikian, ekonomi Sultra triwulan III-2018 yang tumbuh sebesar 3,31 persen melambat bila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,18 persen (q-to-q), Edy menyebutkan perlambatan ini terjadi dari sisi produksi, misalnya akibat aktivitas pertambangan dan penggalian hanya tumbuh sebesar 3,96 persen, padahal sektor tersebut merupakan salah satu share terbesar dalam perekonomian Sultra.
Kemudian dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 14,19 persen.Selain itu, dari sisi produksi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberi kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sultra sebesar 23,64 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran kontribusi paling dominan terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 49,04 persen.
Beberapa waktu lalu, dalam Diskusi Panel Proyeksi Perekonomian 2019, Peluang Dan Tantangan Bagi KUKM di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Coorporate Secretary dan Chief Economist BNI Ryan Kiryanto, mengatakan bahwa potensi bisnis pertambangan di Bumi Anoa masih baik. Hal ini karena pertambangan di Sultra adalah nikel yang memiliki kestabilan harga.
“Sultra pertambangannya lain, dia pertambangannya vero nikel. Sultra itu jagonya vero nikel yang harga di pasar global itu stabil,” kata Ryan, Rabu (7/11/2018).
Baca Juga : Kontribusi Koperasi dan UKM Meningkat, Pemerintah Optimis Ekonomi Membaik
“Kalau nikel yang di Sultra itu bagus, sudah banyak smelter. Masih okelah tahun 2019,” pungkas ekonom Bank Nasional Indonesia ini.
Selain bisnis pertambangan yang baik, Ryan juga menilai pertumbuhan kredit di Sultra meningkat pada Agustus 2018. Pertumbuhan kredit berdasarkan wilayah per Agustus 2018 yakni Sultra 10,5 persen, Sulawesi Selatan (Sulsel) 8,9 persen Sulawesi Barat (Sulbar) 24,8 persen, Sulawesi Tengah (Sulteng) 21,0 persen, Sulawesi Utara (Sulut) 17,8 persen dan Gorontalo 13,0 persen.
Menurutnya, intermediasi perbankan membaik sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kredit serta risiko kredit yang terjaga. Pada Agustus 2018, kredit tumbuh menjadi 12,12 persen (Yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 11,34 persen (Yoy).
Meski terjadi peningkatan pertumbuhan kredit, namun diakuinya bank masih selektif dalam memberikan kredit terutama di tiga sektor yakni perdagangan, lain-lain (konsumsi rumah tangga) dan pertambangan. Hal itu tentu dilakukan untuk menjaga agar kondisi perbankan tetap sehat.
#Prediksi Ekonomi Sultra 2019
Dua pakar eknomi Sultra Samsul Anam dan Syamsir Nur menilai jika kebijakan pemerintahan baru saat ini akan menentukan kemana arah ekonomi Sultra tahun 2019. Apakah ada sektor baru yang akan digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah atau masih tetap pada sektor yang saat ini sudah berjalan.
Syamsir Nur mengatakan, arah ekonomi kedepan, tentu ada kaitannya dengan kebijakan pemerintahan gubernur Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang akan menggenjot pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur Daerah.
“Secara spasial, kita ada 11 kabupaten yang memiliki potensi sektor pertanian yang memberikan share tertinggi dan 4 kabupaten Buton, Kolaka, Bombana dan Busel yang tumbuh dari sektor pertambangan, karenanya kedua sektor ini akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi sultra ke depan,” kata Syamsir Nur.
Kemudian, Samsul Anam melihat hal yang patut dicermati agar perekonomian Sultra tahun 2019 tidak hanya terpaku terhadap pola yang itu-itu saja adalah ruang gerak fiskal pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di daerah ini.
“Pada tingkat provinsi misalnya, kita baru saja memiliki gubernur baru, penting untuk melihat dengan cermat arah gerak serta politik anggaran mereka. Mengingat pemerintah memainkan peran kunci dalam mengakselerasi perekonomian kita,” kata Samsul kepada zonasultra, Sabtu (9/11/2018) melalui sambungan WhatsApp Mesengger.
Menurutnya, ruang fiskal akan ikut menavigasi perekonomian, maka apabila pemerintah masih dengan pakem/pola lama dalam mengelola sumberdaya fiskal yang mereka miliki, arah ekonomi akan tetap saja sama seperti sebelumnya.
“Pola yang saya maksud adalah, coba anda perhatikan perencanaan pembangunan daerah kita yg dimediasi oleh forum Musrembang, telah kehilangan marwahnya untuk menjemput kebutuhan warga dan menyelaraskannya dengan visi kota. Ia hanya menjadi pertemuan untuk menggugurkan syarat yang tertuang dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” pungkasnya.
Saat ini terdapat beberapa kecenderungan penting untuk mulai diintrodusir masuk kedalam gerak fiskal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota antara lain, infrastruktur dasar baik infrastruktur wilayah maupun ekonomi sudah harus diselesaikan, sehingga tidak hanya mengulang-ulang hal yang begitu saja setiap tahunnya.
Hal yang diulang maksd Samsul Anam adalah pemimpin yang datang dan pergi semua berjanji membereskan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, angka pengangguran dan hal lainnya. Jika melihat kenyataanya, dikatakan Samsul, sampai kapan urusan layanan dasar ini bisa selesai. Padahal kota-kota yang ada di Sultra tidak bisa menghabiskan waktu 3 sampai 4 generasi hanya untuk menyelesaikan urusan layanan dasar.
Warga kita memiliki banyak ekspektasi terhadap kotanya masing-masing, misalnya tentang kota dengan taman yang lebih indah dan manusiawi, tidak bising, polusi rendah, upah kerja yang tinggi, sekaligus harga-harga terjangkau, atau layanan air bersih buka keran bisa langsung minum, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang banyak sampah menjadi barang yang lebih berguna, memperluas area pejalan kaki serta mereka yang berkebutuhan khusus.
“Tapi kalau pola atau pakemnya masih sama saja dengan yang lalu-lalu dimana walikota dan bupati paradigmanya hanya belanja modal saja di besarkan karena disitu ‘basah’, yaaa.. silahkan warga harus siap-siap kecewa,” tukasnya.
Olehnya hal yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus membiasakan diri menghitung sendiri implikasi pertumbuhan ekonomi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Jadi tahun ini misalnya Kota Kendari tumbuh 6 sampai 7 persen, lalu berapa lapangan kerja tercipta dan berapa warga miskin ter-kurangi.
Selanjutnya, kota-kota besar dunia saat ini tengah bergulat dengan isu pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam serta emisi karbon yang diakibatkan tidak dikelolanya pertumbuhan kenderaan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Lantas bagaimana dengan posisi kota-kota di Sultra, ini harus menjadi perhatian pemerintah.
Pemerintah lokal juga harus siap bergandengan tangan untuk ikut menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok warga terutama staple food, terutama oleh tekanan yang disebabkan kondisi force majoure seperti bencana alam, terkait bencana paradigma pemerintah juga sudah tidak bisa hanya selalu kuratif, tapi sudah harus pencegahan dan pengelolaan.
Sementara itu, dari sisi makro ekonomi, tahun 2019 perekonomian nasional masih akan bergerak lambat dengan kecenderungan tertekan, mengingat tahun depan kita berhadap dengan perlambatan perekonomian dunia dan kawasan, serta secara nasional kita akan menyelenggarakan pemilu serentak.
Posisi tersebut pasti akan berimbas ke daerah termasuk Sultra, maka otoritas fiskal lokal harus lebih cermat dalam mendesaian penganggaran untuk tahun depan 2019 mendatang.
Yang terpenting pula adalah bagamana pemda menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkulitas, growth tinggi disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan. (A/SF)
