ZONASULTRA.COM, JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
MoU ini ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala BPIP Hariyono, disaksikan Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri di Kantor Kemendagri, Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Dengan penandatangan MoU tersebut, BPIP dan Kemendagri bekerjasama dalam ruang lingkup fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan, serta mengidentifikasi peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Pemetaan mutiara pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai pancasila. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara pancasila dan pengalaman nilai-nilai pancasila.
Baca Juga : Kemendagri: Pemindahan Ibu Kota Butuh Regulasi yang Kuat
Selain itu, kerjasama dalam pelatihan dan pembinaan nilai-nilai pancasila kepada para pihak dan pemerintah daerah serta pemerintah desa. Pembinaan civitas akademika dan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi salah satu pelopor aktualisasi pancasila. Tukar menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai yang disepakati BPIP dan Kemendagri.
“Pancasila itu harus dibumikan dalam sehari-sehari, seperti gotong royong. Saling berbagi, sehingga MoU ini merupakan bagian dari gotong royong,” kata Haryono di Kantor Kemendagri, Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
Hariyono mengatakan bahwa perayaan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni mempunyai pesan-pesan yang dalam. Kata dia, fakta sejarah peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni 1945 bukan terjadi 3 tahun lalu.
Baca Juga : Pilar Sultra Tolak Penyebaran Paham Radikal Anti Pancasila
“Yang menarik muncul tafsir berbeda, di medsos ada beberapa orang beranggapan Pancasila lahir 18 Agustus 1945, kalau analogikan sebagai banguan rumah, Pancasila sebagai fondasi, logikanya fondasi didirikan sebelum rumah berdiri,” ujarnya.
Hariyono menegaskan keputusan Jokowi menetapkan Hari Kelahiran Pancasila bukan karena kelahiran rezim tapi didukung sejarah otentik. Perayaan 1 Juni 1945 bukan berarti mengabaikan proses sejarah terkait Pancasila.
Selain dengan Kemendagri, BPIP juga segera menindaklanjuti MoU dengan kementerian lainnya. (b)
Reporter: Rizki Arifiani
Editor: Jumriati
