ZONASULTRA.COM, BURANGA – Bupati Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara, Abu Hasan meminta kepada semua pihak, baik pemerintah desa, kelurahan, camat, maupun masyarakat yang terpilih menjadi responden pada survey Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk memberikan dukungan serta menyampaikan informasi valid kepada setiap petugas saat pendataan di lapangan.
“Saya memohon kepada bapak ibu sekalian untuk membantu dan bekerjasama demi terwujudnya data yang berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton Utara,” pinta Abu Hasan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kab Butur, yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, di Hotel Sara Ea, Senin (30/4/2018).
Dikatakannya, tahun ini BPS setidaknya akan melakukan tiga jenis survey secara nasional, diantaranya penyusunan disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau yang lebih dikenal dengan investasi/kapital pada bulan April hinga Juni.
Kemudian, survey Pertanian Antar Sensus (Sutas) yang akan diselenggarakan bulan Mei sampai Juni. Sedangkan pada tanggal 2 hingga 31 Mei 2018, BPS juga akan melaksanakan survey Potensi Desa (Podes).
Abu Hasan menjelaskan, ketiga jenis survei ini masing-masing memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda. Survey PMTB misalnya, bertujun untuk memperoleh data mengenai pertumbuhan investasi di daerah.
Sedangkan Sutas, pendataannya menyasar rumah tangga usaha pertanian di seluruh wilayah Butur untuk memberikan gambaran fenomena usaha pertanian tahun 2013 dan 2018, serta proyeksi populasi ternak.
Kemudianm, Podes yang pendataannya dilakukan di seluruh kantor desa dan kelurahan serta kecamatan, juga memberi manfaat yang tidak kalah pentingnya. Beberapa diantaranya yakni, sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah, mengetahui potensi wilalayah setingkat desa/kelurahan.
Kemudian, data yang diperoleh melalui Podes juga dapat dijadikan bahan penyusunan berbagai analisis dan kebijakan terkait kewilayahan dan sebagai penghitungan indikator pembangunan desa dan kelurahan, seperti Indeks Kesulitan Keografis (IKG), serta dapat digunakan untuk mengevaluasi pembangunan desa dan implementasi dana desa yang dikucurkan.
Sementara itu, Kepala BPS Butur Burhanuddin menuturkan, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018 terdapat 10 prioritas yang akan dilaksanakan. Salah satunya yakni, perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendukung hal tersebut, BPS melakukan survey yang menjadi prioritas nasional, yakni disagregasi PMTB, Sutas 2018, dan Podes 2018. (B)
